UBK Teliti Penggunaan Teknologi Digital Bawaslu untuk Pengawasan Pemilu
Sabtu, 27 Juli 2024 - 17:48 WIB
loading...
Universitas Bung Karno (UBK) bersama dosen dari sejumlah kampus lainnya memulai penelitian kolaboratifnya di Kepulaun Seribu, Jakarta Utara. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) bersama dosen dari sejumlah kampus lainnya memulai penelitian kolaboratifnya di Kepulaun Seribu, Jakarta Utara.
Penelitian kolaboratif yang berfokus pada Konsep Penggunaan Teknologi Digital Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai fungsi pelayanan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut merupakan program Penelitian Kerjasama Dalam Negeri (PKDN) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Awal penelitian tim yang terdiri dari Ketua Didik Suhariyanto dari Rektor UBK, Al'Azhar Prof. Suparji Ahmad, Trisakti Azmi Syahputra, Untar Gunawan Djajaputra, dan lainnya menyambangi Kantor Bawaslu dan di pulang Karya.
Baca juga: Bawaslu Gandeng Universitas Bung Karno Sosialisasikan Pengawasan Pilkada 2024
Didik Suhariyanto menyatakan penelitian ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pemilu di Indonesia semakin transparan dan akuntabel.
“Kami percaya bahwa teknologi digital memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang lebih bersih dan jujur,” ujarnya.
Baca juga: Mutasi Polri, Ini Nama-nama 6 Kapolda Baru yang Diangkat Kapolri
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pulau Seribu Rahadi Pramono menyambut baik kerja sama ini dan berharap hasil penelitian dapat segera diimplementasikan dalam pengawasan pemilu mendatang.
“Dengan kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan lebih canggih dan akurat, sehingga dapat mencegah berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran,” kata Rahardi Pramono.
Penelitian ini akan melibatkan berbagai ahli dari bidang teknologi informasi, hukum, dan ilmu politik, serta akan berlangsung selama 12 bulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi Bawaslu dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pengawasan pemilu yang ada.
Dengan adanya penelitian kolaboratif ini, UBK dan Bawaslu menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna memastikan proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan lebih baik dan transparan.
Adapun dosen anggota peneliti lainnya adalah Ismail, Bernadete Nurmawati, Hartana, Iskandar Zulkarnain, Fauziah dan Abdul Haris sedangkan mahasiswa Muhammad Jedha Malik An Naas, Theressa Florentina Marshella Assan dan Muhammad Adita Fajar.
Penelitian kolaboratif yang berfokus pada Konsep Penggunaan Teknologi Digital Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai fungsi pelayanan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut merupakan program Penelitian Kerjasama Dalam Negeri (PKDN) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Awal penelitian tim yang terdiri dari Ketua Didik Suhariyanto dari Rektor UBK, Al'Azhar Prof. Suparji Ahmad, Trisakti Azmi Syahputra, Untar Gunawan Djajaputra, dan lainnya menyambangi Kantor Bawaslu dan di pulang Karya.
Baca juga: Bawaslu Gandeng Universitas Bung Karno Sosialisasikan Pengawasan Pilkada 2024
Didik Suhariyanto menyatakan penelitian ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pemilu di Indonesia semakin transparan dan akuntabel.
“Kami percaya bahwa teknologi digital memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang lebih bersih dan jujur,” ujarnya.
Baca juga: Mutasi Polri, Ini Nama-nama 6 Kapolda Baru yang Diangkat Kapolri
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pulau Seribu Rahadi Pramono menyambut baik kerja sama ini dan berharap hasil penelitian dapat segera diimplementasikan dalam pengawasan pemilu mendatang.
“Dengan kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan lebih canggih dan akurat, sehingga dapat mencegah berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran,” kata Rahardi Pramono.
Penelitian ini akan melibatkan berbagai ahli dari bidang teknologi informasi, hukum, dan ilmu politik, serta akan berlangsung selama 12 bulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi Bawaslu dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pengawasan pemilu yang ada.
Dengan adanya penelitian kolaboratif ini, UBK dan Bawaslu menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna memastikan proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan lebih baik dan transparan.
Adapun dosen anggota peneliti lainnya adalah Ismail, Bernadete Nurmawati, Hartana, Iskandar Zulkarnain, Fauziah dan Abdul Haris sedangkan mahasiswa Muhammad Jedha Malik An Naas, Theressa Florentina Marshella Assan dan Muhammad Adita Fajar.
(cip)
Lihat Juga :
