alexametrics

Huntara dan Huntap Masih Tahap Pembangunan di Kota Palu

loading...
Huntara dan Huntap Masih Tahap Pembangunan di Kota Palu
Wali Kota Palu diwakili Asisten III bidang Administrasi Umum Imran bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Presly Tampubolon menghadiri rapat pansus DPRD provinsi Sulawesi Tengah Selasa, (16/7/2019) di DPRD Sulawesi Tengah.
A+ A-
KOTA PALU - Wali Kota Palu diwakili Asisten III bidang Administrasi Umum Imran bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Presly Tampubolon menghadiri rapat pansus DPRD provinsi Sulawesi Tengah Selasa, (16/7/2019) di Ruang Kantor DPRD Sulawesi Tengah.

Rapat tersebut membahas tentang pengawasan pemulihan dan pembangunan kembali pasca-bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada September 2018 silam di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong (Padagimo).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu Didi Bakran, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palu Dharma Gunawan Mochtar, Kepala Bappeda Palu Arfan, Wakil Bupati Sigi Paulina, serta pejabat teras lainnya baik dari provinsi Sulteng maupun daerah kabupaten/kota yang terdampak bencana.



Pada kesempatan tersebut Kepala BPBD Kota Palu menyampaikan berbagai hal terkait kondisi terkini masyarakat yang terdampak parah bencana serta upaya Pemerintah kota Palu terkait Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) yang juga saat ini sudah mulai tahap pembangunan.

Presly mengatakan, Pemerintah Kota Palu menyebarkan formulir kepada masyarakat yang berada di Zona Merah untuk mengukur aspirasi dan keinginan masyarakat yang ingin direlokasi serta untuk mengetahui berapa kebutuhan Huntap di suatu lokasi.

"Ada tiga pilihan lokasi yaitu Tondo, Talise, dan Duyu. Ada 3.560 formulir yang sudah masuk, terdiri dari 1.668 memilih ke Tondo, 226 ke Talise, selebihnya memilih ke Duyu," jelas Kalak BPBD kota Palu.

Sementara itu, menurut Kepala BPBD Palu, masih adanya Huntara yang kosong di beberapa kelurahan, diakibatkan dari jumlah Huntara yang dibangun tidak sesuai dengan jumlah pengungsi yang tinggal di daerah terdekat dari kelurahan tersebut.

Sedangkan masyarakat yang masih tinggal di tenda saat ini berada sangat jauh dari lokasi Huntara, sehingga mobilisasinya agak sulit dan masyarakat enggan untuk pindah. "Oleh karena itu, apabila masih ada NGO yang ingin membangun, seyogyanya berkoordinasi dengan pihak PU atau dinas terkait supaya tidak mubazir," tandasnya.
(akn)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak