Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono Ungkap Praktik Mafia Tanah di Grobogan
Senin, 15 Juli 2024 - 21:24 WIB
loading...
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono saat memimpin konferensi pers di Mapolda Jateng, Senin (15/7/2024). Foto/Eka Setiawan
A
A
A
SEMARANG - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji bakal menggebuk praktik mafia tanah termasuk memproses hukum siapapun aktor intelektual yang terlibat.
Di bawah komando Kepala Satgas Mafia Tanah Brigjen Arif Rahman, AHY menyebutkan, kasus teranyar yang diungkap lokasinya di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Total potensi kerugian negaranya mencapai Rp5,16 triliun.
“Backup-backup (beking) kuat, aktor intelektualnya ada, jejaringnya di mana-mana, mafia tanah ini selalu yang jadi korban adalah rakyat,” kata AHY di Markas Polda Jateng, Senin (15/7/2024).
Baca juga; Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Diminta Gebuk Mafia Tanah
Pengungkapan kasus dengan kerugian mencapai triliunan rupiah itu, sebut AHY, jadi salah satu terbesar nasional yang diungkap. Dia merinci, secara nasional di tahun 2024 ada 87 kasus mafia tanah yang jadi target operasi.
Selama 5 bulan terakhir, selain di Kabupaten Grobogan, Satgas Mafia Tanah juga telah mengungkap kasus serupa di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara hingga Jambi. Pada kasus di Grobogan itu, adalah lahan ke HGB seluas 82,6 hektare dengan tersangka DB (66) warga Tingkir Salatiga selaku Direktur PT. Azam Anugerah Abadi (AAA).
Korbannya adalah PT. Azam Laksana Intan Buana (ALIB). Kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Purwodadi. “Ini pemalsuan akta otentik kepemlikan tanah, hilang dengan bantuan oknum notaris,” sambungnya.
Sementara di Kota Semarang, AHY, juga merinci telah mengungkap kasus yang melibatkan tersangka DBP (34) warga Semarang Selatan dengan kasus penipuan penggelapan jual beli tahan kavling. Kejadian itu mulai tahun 2019. “Individu yang seringkali jadi korban, sehingga kita tidak hanya ungkap yang besar-besar,” lanjutnya.
Baca juga; Pesan Hadi Tjahjanto ke AHY: Gebuk Mafia Tanah, Enggak Usah Takut!
AHY menegaskan, selain menghadirkan rasa keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di Indonesia, memberantas praktik mafia tanah juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim investasi yang baik. Dia meminta masyarakat agar berani melapor ke penegak hukum jika menjadi korban praktik mafia tanah.
Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan mafia tanah memerlukan kolaborasi dan sinergi serta komitmen kuat dari seluruh aparat penegak hukum.
“Tahun 2024 ini, bersama Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, kami Polda Jateng mengungkap lima kasus, tiga kasus telah ditetapkan enam orang tersangka, satu tersangka telah divonis dua tahun penjara oleh pengadilan,” kata Luthfi.
Mbah Siyem adalah perantau, sempat transmigrasi di Sumatera Selatan. Pada tahun 2022 silam ketika hendak mengurus tanah peninggalan ayahnya, dia kaget, sebab sudah berubah hak milik jadi pemdes setempat. Padahal, tidak ada jual beli sebelumnya.
Pada Senin 24 Juni 2024 silam, Mbah Siyem mencoba melapor ke Polda Jateng untuk mencari keadilan atas tanahnya sekira 1,7 hektare yang raib. Sampai sekarang, Polda Jateng masih memproses laporan Mbah Siyem yang dibantu gratis tim pengacara dari Kantor Hukum Abdurrahman & Co Semarang.
Menanggapi kasus itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni berjanji akan berkoordinasi terkait kasus yang menimpa Mbah Siyem. “Kalau memang nanti ada, saya juga akan minta dari instansi terkait, dari Asisten Satu, nanti saya coba lihat juga dari Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa),” kata Sri saat ditemui di Mapolda Jateng.
Sementara, AHY mengatakan masyarakat juga perlu menjaga tanahnya, termasuk tanah warisannya, seperti membuat patok atau batas-batas tertentu. Ini bisa untuk salah satu upaya melindungi tanah-tanah mereka dari kemungkinan praktik jahat mafia tanah.
Di bawah komando Kepala Satgas Mafia Tanah Brigjen Arif Rahman, AHY menyebutkan, kasus teranyar yang diungkap lokasinya di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Total potensi kerugian negaranya mencapai Rp5,16 triliun.
“Backup-backup (beking) kuat, aktor intelektualnya ada, jejaringnya di mana-mana, mafia tanah ini selalu yang jadi korban adalah rakyat,” kata AHY di Markas Polda Jateng, Senin (15/7/2024).
Baca juga; Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Diminta Gebuk Mafia Tanah
Pengungkapan kasus dengan kerugian mencapai triliunan rupiah itu, sebut AHY, jadi salah satu terbesar nasional yang diungkap. Dia merinci, secara nasional di tahun 2024 ada 87 kasus mafia tanah yang jadi target operasi.
Selama 5 bulan terakhir, selain di Kabupaten Grobogan, Satgas Mafia Tanah juga telah mengungkap kasus serupa di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara hingga Jambi. Pada kasus di Grobogan itu, adalah lahan ke HGB seluas 82,6 hektare dengan tersangka DB (66) warga Tingkir Salatiga selaku Direktur PT. Azam Anugerah Abadi (AAA).
Korbannya adalah PT. Azam Laksana Intan Buana (ALIB). Kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Purwodadi. “Ini pemalsuan akta otentik kepemlikan tanah, hilang dengan bantuan oknum notaris,” sambungnya.
Sementara di Kota Semarang, AHY, juga merinci telah mengungkap kasus yang melibatkan tersangka DBP (34) warga Semarang Selatan dengan kasus penipuan penggelapan jual beli tahan kavling. Kejadian itu mulai tahun 2019. “Individu yang seringkali jadi korban, sehingga kita tidak hanya ungkap yang besar-besar,” lanjutnya.
Baca juga; Pesan Hadi Tjahjanto ke AHY: Gebuk Mafia Tanah, Enggak Usah Takut!
AHY menegaskan, selain menghadirkan rasa keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di Indonesia, memberantas praktik mafia tanah juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim investasi yang baik. Dia meminta masyarakat agar berani melapor ke penegak hukum jika menjadi korban praktik mafia tanah.
Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan mafia tanah memerlukan kolaborasi dan sinergi serta komitmen kuat dari seluruh aparat penegak hukum.
“Tahun 2024 ini, bersama Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, kami Polda Jateng mengungkap lima kasus, tiga kasus telah ditetapkan enam orang tersangka, satu tersangka telah divonis dua tahun penjara oleh pengadilan,” kata Luthfi.
Kasus Mbah Siyem
Di Grobogan, tepatnya di Dusun Sarip, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, terjadi dugaan penyerobotan tanah oleh pemerintah desa setempat. Korbannya adalah warga desanya, empat bersaudara, tertua bernama Siyem (60).Mbah Siyem adalah perantau, sempat transmigrasi di Sumatera Selatan. Pada tahun 2022 silam ketika hendak mengurus tanah peninggalan ayahnya, dia kaget, sebab sudah berubah hak milik jadi pemdes setempat. Padahal, tidak ada jual beli sebelumnya.
Pada Senin 24 Juni 2024 silam, Mbah Siyem mencoba melapor ke Polda Jateng untuk mencari keadilan atas tanahnya sekira 1,7 hektare yang raib. Sampai sekarang, Polda Jateng masih memproses laporan Mbah Siyem yang dibantu gratis tim pengacara dari Kantor Hukum Abdurrahman & Co Semarang.
Menanggapi kasus itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni berjanji akan berkoordinasi terkait kasus yang menimpa Mbah Siyem. “Kalau memang nanti ada, saya juga akan minta dari instansi terkait, dari Asisten Satu, nanti saya coba lihat juga dari Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa),” kata Sri saat ditemui di Mapolda Jateng.
Sementara, AHY mengatakan masyarakat juga perlu menjaga tanahnya, termasuk tanah warisannya, seperti membuat patok atau batas-batas tertentu. Ini bisa untuk salah satu upaya melindungi tanah-tanah mereka dari kemungkinan praktik jahat mafia tanah.
(wib)
Lihat Juga :
