alexametrics

Jelang Putusan MK, Raja dan Sultan Se-Nusantara Solid Jaga NKRI

loading...
Jelang Putusan MK, Raja dan Sultan Se-Nusantara Solid Jaga NKRI
Para raja dan sultan se-Nusantara mengajak seluruh komponen bangsa untuk merajut kebhinnekaan dalam membangun NKRI. Foto: SINDOnews/Wahyu Nugroho
A+ A-
JAKARTA - Para raja dan sultan se-Nusantara yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) mengajak seluruh komponen bangsa untuk merajut kebhinnekaan dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menolak segala bentuk aksi yang berpotensi memecah belah anak bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara halal bihalal yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam acara ini hadir ratusan raja, sultan, pangeran, ratu, dan permaisuri dari seluruh nusantara.

"Dengan selesainya pemilu 2019 ini kita ingin menyatukan lagi semua komponen bangsa yang saat ini terpolarisasi. Pemilu sudah selesai, mari kita hadapi ke depan untuk bersatu kembali," ujar Ketua Umum FSKN, Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon, Arief Natadiningrat di sela-sela acara.



"Aspirasi-aspirasi masyarakat yang selama ini ada, sebaiknya disalurkan secara damai, baik-baik dan tidak perlu dengan cara kekerasan atau cara-cara yang tidak baik atau anarkis. Kita percayakan lembaga negara yang menangani," sambungnya.

Perhelatan akbar Pemilu 2019, terutama Pemilihan Presiden pada April lalu, menyisakan cukup banyak pekerjaan rumah kepada para pemimpin bangsa Indonesia. Panjangnya masa kampanye dan ketatnya persaingan politik membuat masyarakat terpolarisasi menjadi dua kubu dari masing-masing pendukung capres.

Saat ini, sengketa politik sedang berlanjut di Mahkamah Konstitusi dan rencananya keputusannya diumumkan pada 27 Juli. Sebelumnya, sempat terjadi aksi demonstrasi yang menelan korban jiwa, dan jelang pengumuman keputusan MK, tidak sedikit yang merasa khawatir akan terjadinya gelombang demonstrasi lanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Sultan Arief Natadiningrat juga memberikan pandangannya terkait isu referendum yang sempat mencuat di media sosial dari dua daerah, yakni Yogyakarta dan Aceh, yang sama-sama diakui negara sebagai Daerah Istimewa.

Uniknya, kabar viralnya Yogyakarta baru-baru ini merupakan kabar lama sekitar 2010, saat Sri Sultan Hamengku Buwono X berkomentar terkait aturan mengenai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bukan tentang isu referendum pasca Pemilu 2019. Sedangkan di Aceh, isu referendum mencuat karena pernyataan Ketua Komite Peralihan Aceh Muzakir Manaf, yang pada akhirnya telah diklarifikasinya.

Mengenai hal itu, Sultan Arief mengungkapkan jika ide tersebut kurang elok. "Dulu leluhur kita ingin bersatu, masak kita ingin mengkhianati leluhur kita. Leluhur kita ingin membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itulah kita harus meneruskan, menjaga NKRI yang sudah didirikan oleh founding father kita. Kita jaga untuk seterusnya," paparnya.

Di tempat yang sama, Kanjeng Pangeran Haryo Wiroyudho dari Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta yang juga Ketua Umum Masyarakat Adat Nusantara (Matra) mengingatkan isu referendum bukanlah masalah sepele. Pasanya, hal tersebut bisa jadi sebuah bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat.

"Saya rasa itu harus segera diberi perhatian oleh pemerintah. Saya lihat sampai detik ini pemerintah belum melakukan gerakan sistematis untuk segera meredam hal tersebut. Api jangan dibiarkan semakin besar. Ini jangan dianggap sepele, karena kalau nanti mereka berkumpul beberapa jadi satu, itu sangat berbahaya. Itu harus cepat dirangkul," jelas Kanjeng Pangeran Haryo Wiroyudho.

Sementara itu, dalam acara halal bihalal FKSN ini, Dewan Pakar Budaya di FSKN yang juga tokoh tenun nusantara, Anna Mariana menampilkan peragaan busana dari berbagai daerah nusantara. Di dalamnya ingin disampaikan pesan ke masyarakat bahwa Indonesia merupakan bangsa yang beragam, tapi tetap bersatu sebagai satu kesatuan.
(thm)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak