PDN Diserang, Heru Budi: Mudah-mudahan Data Milik Pemprov Jakarta Aman
Selasa, 02 Juli 2024 - 11:04 WIB
loading...
Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono berharap data milik Pemprov Jakarta aman dari serangan ransomware seperti peretasan yang dialami Pusat Data Nasional (PDN). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono berharap data milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta aman dari serangan ransomware seperti peretasan yang dialami Pusat Data Nasional (PDN) . Ia pun akan memanggil sejumlah pimpinan yang menangani data seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
"Saya ingin rapatkan pejabat-pejabat yang menangani data, termasuk juga saya undang lintar sektoral ke BPN. Kan BPN ada sistem baru, Dukcapil saya akan undang. Kemarin saya sudah undang Dukcapil Jabotabek plus Pak Dirjen membahas seperti ini ya, mudah-mudahan aman," ujar Heru kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
Baca juga: Pulihkan PDNS 2, Menko Polhukam: Gunakan Backup Server dari Cold Site Batam
Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menggelar rapat koordinasi terkait dengan penanganan serangan siber atau peretasan terhadap pusat data nasional sementara (PDNS). Dalam rapat tersebut dirinya memanggil Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
Dalam paparannya, Hadi menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar layanan publik harus kembali normal pada Juli 2024.
"Saya ingin rapatkan pejabat-pejabat yang menangani data, termasuk juga saya undang lintar sektoral ke BPN. Kan BPN ada sistem baru, Dukcapil saya akan undang. Kemarin saya sudah undang Dukcapil Jabotabek plus Pak Dirjen membahas seperti ini ya, mudah-mudahan aman," ujar Heru kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
Baca juga: Pulihkan PDNS 2, Menko Polhukam: Gunakan Backup Server dari Cold Site Batam
Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menggelar rapat koordinasi terkait dengan penanganan serangan siber atau peretasan terhadap pusat data nasional sementara (PDNS). Dalam rapat tersebut dirinya memanggil Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
Dalam paparannya, Hadi menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar layanan publik harus kembali normal pada Juli 2024.
Lihat Juga :
