Jelang Pemilu, ASN Pemprov Sumut Diingatkan Jaga Netralitas
Jelang Pemilu, ASN Pemprov Sumut Diingatkan Jaga Netralitas
A
A
A
Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali diingatkan untuk tetap menjaga netralitas menjelang pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg) yang digelar 17 April 2019. Sehingga Pemilu dapat berjalan lancar, tertib, aman dan demokratis.
Hal itu disampaikan Sekretasi Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina ketika mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada acara Sosialisasi Pembinaan Netralitas ASN yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Kamis 4 April 2019.
"Penting untuk diingatkan, bahwa keterlibatan ASN dalam Pemilu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik, khususnya jajaran ASN di Provinsi Sumatera Utara agar di masa kampanye tetap berhati-hati, baik dalam ucapan maupun tindakan," ujar Sekda ketika membacakan sambutan Gubernur.
Dikatakannya, agar para pejabat pembina kepegawaian perlu juga mengoptimalisasi peran aparatur pengawasan internal pemerintah, termasuk juga melakukan kolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperoleh pengaduan masyarakat mengenai ketidaknetralan ASN, hingga berupaya meningkatkan peran Korpri dalam pembinaan anggotanya agar tidak terjadi pelanggaran regulasi netralitas ASN.
Netralitas ASN, katanya, juga berdampak pada indeks efektivitas pemerintahan yang semakin membaik. Pada 2017, indeks efektivitas pemerintahan 46 (skala 0-100), kemudian meningkat tajam pada 2018 yang meraih nilai 53. Sehingga membuat posisinya naik 23 peringkat ke posisi 98 di tahun 2018 dari peringkat 121 di tahun 2017. Nah. Untuk meningkatkan nilai dan peringkat itu, seluruh ASN harus terus menjaga netralitasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, Dwi Wahyu Atmaji saat mewakili Menteri PANRB Syafruddin membuka acara sosialisasi.
"Pertemuan ini sangat penting dalam menegakkan netralitas, dimana pimpinan pemerintah daerah juga harus aktif menggerakan netralitas," katanya.
Baginya, seluruh ASN harus bersama sama menyamakan persepsi tentang netralitas dan penegakan disiplin. "Mari kita menguatkan kembali komitmen hati kita untuk netralitas, karena ini persoalan yang pelik, karena bukan pekerjaan yang ringan untuk menghadirkan suasana kondusif akan pemilu sehingga pemilu berjalan dengan berkualitas," ujarnya.
Ia pun sempat membandingkan pemilu zaman dahulu dengan pemilu saat ini. "Menjelang pemilu hari ini dengan menjelang pemilu dahulu terasa sangat berbeda, dahulu menjelang pemilu selalu ditekankan santiaji Pancasila, sekarang mendekat pemilu malah banyak intimidasi dan doktrin, nah, kalau ASN dahulu takut ketahuan netral, tapi sekarang kita takut karena tidak netral," tambahnya.
Acara tersebut dihadiri lebih dari 300 peserta dari 14 provinsi, kabupaten, kota se Sumatera, sebagian Jawa dan NTT.
Hal itu disampaikan Sekretasi Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina ketika mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada acara Sosialisasi Pembinaan Netralitas ASN yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Kamis 4 April 2019.
"Penting untuk diingatkan, bahwa keterlibatan ASN dalam Pemilu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik, khususnya jajaran ASN di Provinsi Sumatera Utara agar di masa kampanye tetap berhati-hati, baik dalam ucapan maupun tindakan," ujar Sekda ketika membacakan sambutan Gubernur.
Dikatakannya, agar para pejabat pembina kepegawaian perlu juga mengoptimalisasi peran aparatur pengawasan internal pemerintah, termasuk juga melakukan kolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperoleh pengaduan masyarakat mengenai ketidaknetralan ASN, hingga berupaya meningkatkan peran Korpri dalam pembinaan anggotanya agar tidak terjadi pelanggaran regulasi netralitas ASN.
Netralitas ASN, katanya, juga berdampak pada indeks efektivitas pemerintahan yang semakin membaik. Pada 2017, indeks efektivitas pemerintahan 46 (skala 0-100), kemudian meningkat tajam pada 2018 yang meraih nilai 53. Sehingga membuat posisinya naik 23 peringkat ke posisi 98 di tahun 2018 dari peringkat 121 di tahun 2017. Nah. Untuk meningkatkan nilai dan peringkat itu, seluruh ASN harus terus menjaga netralitasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, Dwi Wahyu Atmaji saat mewakili Menteri PANRB Syafruddin membuka acara sosialisasi.
"Pertemuan ini sangat penting dalam menegakkan netralitas, dimana pimpinan pemerintah daerah juga harus aktif menggerakan netralitas," katanya.
Baginya, seluruh ASN harus bersama sama menyamakan persepsi tentang netralitas dan penegakan disiplin. "Mari kita menguatkan kembali komitmen hati kita untuk netralitas, karena ini persoalan yang pelik, karena bukan pekerjaan yang ringan untuk menghadirkan suasana kondusif akan pemilu sehingga pemilu berjalan dengan berkualitas," ujarnya.
Ia pun sempat membandingkan pemilu zaman dahulu dengan pemilu saat ini. "Menjelang pemilu hari ini dengan menjelang pemilu dahulu terasa sangat berbeda, dahulu menjelang pemilu selalu ditekankan santiaji Pancasila, sekarang mendekat pemilu malah banyak intimidasi dan doktrin, nah, kalau ASN dahulu takut ketahuan netral, tapi sekarang kita takut karena tidak netral," tambahnya.
Acara tersebut dihadiri lebih dari 300 peserta dari 14 provinsi, kabupaten, kota se Sumatera, sebagian Jawa dan NTT.
(mhd)
Explore More