alexametrics

11 Tahun Terkatung-katung, Kontraktor Markas Polda Aceh Tagih Sisa Pembayaran

loading...
11 Tahun Terkatung-katung, Kontraktor Markas Polda Aceh Tagih Sisa Pembayaran
Direktur Utama PT Elva Primandiri Elva Waniza, saat i kantor Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (4/4/2019). Foto Ist
A+ A-
BANDA ACEH - Bangunan Mapolda Aceh merupakan salah satu markas polisi termegah di Tanah Air. Sayangnya, hingga kini proses berdirinya markas polisi tersebut masih menyisakan persoalan.

PT Elva Primandiri, kontraktor yang membangun proyek Mapolda Aceh II hingga kini belum mendapatkan pembayaran dari hasil pengerjaan pembangunan yang telah selesai dilakukan pada 2007 lalu.

Padahal, Elva Waniza, Direktur Utama PT Elva Primandiri sudah berkali-kali melakukan upaya penagihan atas haknya tersebut. Termasuk berkali-kali mendatangi langsung kantor Kementerian Keuangan.



Namun usaha tersebut hingga kini belum juga menunjukkan hasil. Kementerian Keuangan melalui biro hukumnya selalu memberikan jawaban yang tidak beralasan, seperti meminta melakukan audit ulang. Padahal, audit yang dimaksud telah dibuktikan di depan persidangan dan akuntan publik independen telah dihadirkan sebagai saksi.

Kondisi tersebut membuat Elva Waniza harus menanggung kerugian cukup besar. Mengingat pihak pemasok bahan dan perbankan yang ikut membiayai proses pembangunan otomatis melakukan penagihan kepada dirinya selaku pihak kontraktor.

Sehingga Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diminta memfasilitasi sengketa pembangunan gedung Markas Polda Aceh ini. Pembahasan itu dilangsungkan di kantor Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

"Saya mohon bapak Menkopolhukam Wiranto memimpin rapat lanjutan agar kemudian dari jajaran Kemenkeu juga bisa hadir," ujar Elva kepada wartawan seusai rapat di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

Sebelum berurusan dengan Kementerian Keuangan, berbagai upaya musyawarah telah ditempuh. Selain itu, Elva telah memenangkan proses hukum di semua tingkatan pengadilan.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 582/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Tim yang menghukum Kementerian Keuangan, yang dulu bernama Satuan Kerja Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias (tergugat I) dan Polri (tergugat II) secara tanggung renteng membayar kewajibannya kepada PT Elva Primandiri sebesar Rp32.768.097.081.

Putusan itu diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta nomor perkara 527/PDT/2013/PT.DKI. Bahkan, kembali diperkuat dengan terbitnya putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2483 K/PDT/2014. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pihak tergugat bernomor perkara 601 PK/PDT/2017 kembali ditolak MA pada 19 Oktober 2017.

Juru sita PN Jaktim sudah melakukan teguran (aanmaning) terhadap pihak tergugat untuk melaksanakan isi putusan. Pada saat pertemuan untuk terguran pertama pada 17 Oktober 2018, Ketua PN Jaktim sangat mengapresiasi itikad baik dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yang menyatakan akan mematuhi putusan pengadilan, dan akan secara intens berkomunikasi dengan Elva Waniza selalu Direktur PT Elva Primandiri.

Namun, teguran yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2018 dan 13 Desember 2018 tersebut belum juga dilaksanakan. Padahal, Ketua PN Jaktim hanya memberikan batas waktu selama sebulan setelah aamaning pertama tanggal 17 Oktober 2018 agar Kemenkeu membayar sesuai isi putusan pengadilan.

Hingga pada 20 Desember 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta datang ke PN Jakarta Timur untuk pertemuan annmaning (teguran). Namun, baik Kemenkeu atau perwakilannya tidak datang untuk yang ketiga kalinya. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut hingga saat ini belum juga dijalankan oleh Kementerian Keuangan.

Setelah melakukan berbagai upaya belum membuahkan hasil, Elva Waniza meminta perhatian dari Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberikan jawaban atas hal tersebut.

Presiden Jokowi pun telah mengapresiasi permohonan Elva melalui surat yang dikeluarkan Kementerian Sekretariat Negara No B-72/Kemensetneg/D-1/HK 06.02/02/2019.

Isi surat itu mengingatkan Kementerian Keuangan dan Polri sebagai pihak dalam perkara tersebut agar mengkoordinasikan perkara Elva ini dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjaga citra pemerintah taat hukum.

“Tolong untuk segera dibayar, satu untuk pribadi kami sudah terancam teror dari suplier kami yang belum dibayar dengan nilai Rp32,7 miliar itu bukan uang yang kecil buat kami, tapi buat negara ini itu bukan uang yang besar,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (4/4/201).

Ia pun meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto untuk dapat langsung memediasi rapat koordinasi lanjutan penyelesaian sengketa itu.
Elva juga meminta Kementerian Keuangan untuk hadir dalam rapat tersebut. Dia juga mengancam akan menginap di Istana Presiden untuk mendapatkan haknya itu.

"Saya tidak mau lagi ditunda. Kalau tidak saya akan melakukan aksi dimana saya akan tinggal menginap. Kalau tidak diizinkan di rumah bapak presiden, di kebun raya dengan segala macam dan saya akan berkemah di sana," pungkasnya.
(sms)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak