alexametrics

Meski Sudah Dipecat, Bawaslu Tetap Periksa Guru Honorer Pamer Stiker Prabowo-Sandi

loading...
Meski Sudah Dipecat, Bawaslu Tetap Periksa Guru Honorer Pamer Stiker Prabowo-Sandi
Meski sudah dilakukan pemecatan oleh Pemprov Banten, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten tetap memeriksa enam guru honorer di SMAN 9 Kabupaten Tangerang yang pamer pose dua jari dan stiker Prabowo-Sandi. Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
SERANG - Meski sudah dilakukan pemecatan oleh Pemprov Banten, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten tetap memeriksa enam guru honorer di SMAN 9 Kabupaten Tangerang yang pamer pose dua jari dan stiker Prabowo-Sandi.

Komisioner Bawaslu Banten Badrul Munir mengatakan, meskipun keenam guru honorer sudah dipecat karena tidak netral, pihaknya tetap melakukan pemeriksaan, terkait beberapa aspek pelanggaran pemilun dalam peristiwa tersebut.

"Karena ada dugaan pelanggaran pemilu, maka kami dalami. Pelanggaran pemilu tidak semata-mata tentang ASN tidak netral, banyak hal-hal yang meski kita dalami," ujarnya saat dihubungi, Jumat (22/3/2019).



Munir menjelaskan, Bawaslu sudah melakukan pemeriksaan terhadap enam guru yang ada dalam foto. Soal hasil pemeriksaan, Munir belum bisa menyampaikannya kepada ke publik. "Kemarin, kami baru menyeleasikan klarifikasi dan investigasi dengan melakukan pemeriksaan keenam orang tersebut," katanya.

Selain keenam guru, Bawaslu juga akan melakukan pemeriksaan kepada pihak lainnya untuk melengkapi hasil pemeriksaan sebelumnya. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, Komarudin membenarkan enam guru yang berpose dua jari dan memegang stiker bertuliskan Prabowo-Sandi sudah dilakukan pemecatan. Keenam guru tersebut merupakan guru honorer di SMAN 9 Kabupaten Tangerang, Banten.

"Sudah dipecat malam setelah ramai. Ya diputuskan oleh kepala diberhentikan sebagai tenaga belajar," kata Komarudin saat dikonfirmasi Kamis 21 Maret 2019. (Baca juga; Ini Alasan Guru Honorer di Banten Foto Pamer Stiker Prabowo-Sandi)

Dia menjelaskan, pemecatan dilakukan karena sudah terbukti melakukan politis praktis di lembaga pendidikan, dan menggunakan seragam beratribut Pemprov Banten. "Tidak boleh melakukan walauapun bukan PNS, gajinya kan tetap dari APBD," sebutnya.
(wib)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak