alexametrics

Pemprov Jabar Komitmen Bentuk Daerah Otonomi Baru

loading...
Pemprov Jabar Komitmen Bentuk Daerah Otonomi Baru
Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Dani Ramdan. SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A+ A-
BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum berkomitmen merealisasikan janji politiknya, yaitu mewujudkan pemekaran kabupaten/kota menjadi daerah otonomi baru (DOB).

Diketahui, dalam kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018, Gubernur yang akrab disapa Emil dan pasangannya itu berjanji melakukan langkah politik untuk mewujudkan pemekaran sejumlah daerah baru di Jabar. Pemekaran daerah dinilai sebagai salah satu program prioritas saat menjadi gubernur terpilih untuk mengatasi persoalan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Dani Ramdan mengatakan, janji politik Emil-Uu tersebut telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.



"Kita punya target bahwa 5 tahun ke depan, kita ingin ada pembentukan daerah otonom baru. Sesuai perundangan, istilahnya daerah persiapan dulu selama 3 tahun," ujar Dani seusai kegiatan Jabar Punya Informasi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (1/3/2019).

Dari sejumlah kabupaten/kota yang akan dimekarkan, menjadi 3 diantaranya sudah masuk program legislasi nasional yakni pemekaran yakni Kabupaten Bogor Barat yang merupakan bagian dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut Selatan bagian dari Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sukabumi Utara bagian dari Kabupaten Sukabumi.

Sementara tiga usulan lainnya akan di sesuaikan dengan pemenuhan persyaratan pengusulan daerah persiapan otonom baru. Bappeda Provinsi Jawa barat telah melakukan kajian terhadap tiga daerah lainnya, yaiu pemekaran Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bekasi.

Meski begitu, Dani mengakui, pembentukan DOB baru di Jabar hingga kini masih sebatas usulan. Pasalnya, pemerintah pusat pun belum mencabut penghentian sementara (moratorium) pembentukan DOB hingga saat ini. "Kalaupun nanti usulan ini tidak ditanggapi oleh pusat, karena ini sudah janji politik, usulan akan tetap kita proses," katanya.
(sms,wib)
preload video
loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak