Terdesak, OPM Tebar Teror Isu Hoax di Nduga

JAYAPURA - Sabby Sambon yang menyatakan dirinya sebagai jubir Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan berkedudukan di Vanuatu menyebarkan isu hoax yang viral di media sosial. Isu yang dihembuskan bahwa telah terjadi kontak tembak di Nduga antara aparat keamanan TNI/Polri dan gerombolan KKSB dan menimbulkan jatuh korban di pihak aparat keamanan.

Menurut Sabby yang disebar melalui media sosial bahwa KKSB telah melancarkan Serangan Malam pada hari Selasa 26 Februari 2019 pukul 23.20 waktu Nduga.

Dalam hal ini telah terjadi kontak senjata di Distrik Yal Kabupaten Nduga, Papua antara KKSB dengan Militer dan Polisi Indonesia. Menurutnya kontak senjata antara KKSB dengan Militer Indonesia berlanjut hingga pagi tanggal 27 Februari 2019.

Laporan ini telah dilaporkan langsung oleh Komandan Operasi TPNPB KODAP III Ndugama Pemne Kogeya dari Wilayah Konflik Perang di Ndugama, dan Komandan Operasi TPNPB KODAP III Ndugama Pemne Kogeya melaporkan ke Markas Pusat KOMNAS TPNPB bahwa sampai hari ini tanggal 27 Februari 2019 kontak senjata sedang berlangsung, dan pagi tadi pukul 07.30 WIT satu unit hellikopter berwarna putih sedang masuk ke Distrik Yal untuk Evakuasi korban penembakan anggota Militer dan Polisi Indonesia.

Selain itu KKSB juga mengeluarkan ultimatum antara lain bahwa “Komandan Pos dan Anggota menurunkan bendera merah putih dalam waktu dekat, dan warga sipil non Papua cepat meninggalkan wilayah Nduga, sebelum kami melakukan,” serangan selanjutnya.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kol Inf Muhammad Aidi mengatakan, menanggapi isu tersebut pihak TNI Polri telah melaksanakan pengecekan langsung di lapangan dan menyatakan bahwa info tentang kontak tembak tersebut adalah hoax dan tidak mendasar.

"Fakta yang sebenarnya adalah bahwa Rabu 27 Februari bertempat di Kampung Yal Distrik Yal Kab Nduga, Papua, gerombolan separatis Pimpinan Egianus Kogoya telah membakar 1 (satu) unit eksavator milik PT Istaka Karya yang sudah tidak beroperasi lagi (rusak) yang dilakukan oleh kelompok KKSB. Sebelum melakukan pembakaran eksavator milik PT Istaka Karya, kelompok KKSB tersebut melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali. Dalam aksi tersebut sama sekali tidak terjadi kontak tembak apalagi sampai jatuh korban," kata Kapendam, dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (28/2/2019).

Isu ini, kata Kapendam, sengaja digulirkan oleh gerombolan separatis Nduga untuk menciptakan terror kepada masyarakat.

"Karena hasil identifikasi aparat keamanan bahwa gerombolan separatis pimpinan Egianus Kogoya di Nduga sudah terjepit dan kekurangan bahan makanan. Karena hampir seluruh kampung sudah dikuasai oleh aparat keamanan. KSSB selalu menggunakan rakyat sebagai tameng dengan cara mengintimidasi rakyat dan memaksa untuk mengungsi," ujarnya.

Menurut Kapendam, KKSB selalu berupaya membentuk opini dengan memutar balikkan fakta seolah-olah TNI/Polri yang melakukan kejahatan kemanusiaan dengan issue ribuan rakyat mengungsi dan kelaparan di hutan. Padahal kehidupan sosial dan roda perekonomian di Kab Nduga berjalan dengan normal. Rakyat yang kembali ke kampung pasca terjadinya pembantaian terhadap puluhan Karyawan PT Istaka Karya pada 02 Desember 2018 lalu telah mendapatkan perlindungan dan bantuan bahan makanan serta layanan kesehatan dari aparat keamanan maupun pemda setempat.

Menanggapi tentang ultimatum Oleh KKSB di Nduga, bahwa Kab Nduga adalah bagian dari wilayah kedaulatan NKRI sebagaimana wilayah lainnya di seluruh Nusantara.

"NKRI tidak akan mundur apalagi tunduk hanya karena adanya ultimatum dari kelompok gerombolan Separatis. TNI/Polri akan memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh warga negara Indonesia termasuk di Nduga," ungkap Kapendam.

Disisi lain, kata dia, gerombolan separatis selalu memutar balikkan fakta bahwa TNI melaksanakan pelanggaran HAM. Namun faktanya gerombolan separatis itulah pelaku pelanggaran HAM berat yang selalu melancarkan teror kepada penduduk sipil.

"Mereka melakukan serangan kepada siapa saja tanpa membedakan yang mana combatan atau non combatan. Karena mereka adalah kelompok liar yang tidak berpendidikan dan tidak mengerti hukum," timpalnya.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh warga sipil terutama di Nduga agar jangan terlalu takut terhadap ancaman dari gerombolan separatis tersebut. Karena memang tujuan mereka menciptakan keresahan dan rasa takut kepada masyarakat. Namun seluruh warga harus tetap waspada dalam melaksanakan aktifitas dan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan. Warga Masyarakat harus aktif untuk menjaga keamanan lingkungan secara swadaya dan memberikan informasi kepada aparat keamanan tentang kedudukan dan aktifitas gerombolan Separatis.

"Negara Republik Indonesia akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di Nduga untuk mejamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali di daerah pedalaman Papua termasuk di Nduga. TNI akan menambah pasukan untuk mengamankan proses pembangunan tersebut," tandasnya.