alexametrics

Polisi Diminta Selidiki dan Tindak Teknisi Ponsel Tak Bersertifikasi

loading...
Polisi Diminta Selidiki dan Tindak Teknisi Ponsel Tak Bersertifikasi
Sejumlah warga mengikuti pelatihan teknisi ponsel secara gratis di Posko Kawan Iskandar HP Sitorus, Medan, Sabtu (12/1/2019). Foto/Andi Yusri
A+ A-
MEDAN - Kepolisian didesak untuk menyelidiki dan menindak teknisi telepon seluler (ponsel) yang tidak bersertifikasi. Hal itu dikemukakan Pengamat Sosial, Iskandar HP Sitorus, sekaligus sebagai salah satu konsumen smartphone saat ditemui di Medan.

Iskandar mengatakan, era sekarang ini martphone atau telepon pintar menjadi barang yang teramat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Bahkan keberadaannya nyaris menggeser posisi makanan sebagai kebutuhan primer yang menjadi asupan utama bagi tubuh.

Berdasarkan penelitian, seseorang bisa menghabiskan waktu 8 jam dalam sehari hanya untuk melihat smartphone miliknya, baik itu bentuknya android ataupun gadget. Tapi tentunya, dengan pemakaian berdurasi tinggi itu, kemampuan ponsel akan lebih cemat melemah.



Terlebih ketika diisi dengan berbagai aplikasi dan dokumen lain yang semuanya disimpan dalam telepon pintar itu. Kerusakan pun menjadi rentan. Kalau sudah begini, pastinya akan membuat seorang pemilik smartphone bingung, panik dan akhirnya memilih buru-buru untuk secepatnya melakukan perbaikan.

Tak heran, seiring berjalan waktu, posisi teknisi smartphone pun sangat dibutuhkan. Namun sayangnya, untuk mendapatkan seorang teknisi ponsel yang benar-benar memiliki kemampuan dan memiliki legalitas yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat (bersertifikasi), justru masih sangat langka di Indonesia.

"Ini termasuk hal serius. Karena peran ponsel atau smartphone sekarang sudah menggeser posisi makanan pokok sebagai kebutuhan primer," jelasnya kepada wartawan usai membuka pelatihan teknisi ponsel yang digelar secara gratis di Posko Kawan Iskandar HP Sitorus, Medan, Sabtu (12/1/2019).

Padahal persoalan ini telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sebagaimana yg diamanatkan dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berkompeten.

Dengan kata lain, sambungnya, seseorang layak menyandang status sebagai teknisi ponsel jika sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan lembaga berwenang atas profesinya tersebut.

Kekhawatiran Iskandar pun semakin menjadi-jadi, karena ternyata hampir seluruh produsen ponsel yang menjual produknya dengan garansi perbaikan jika ada kerusakan dalam masa tertentu, justru teknisinya belum bersertifikasi.

"Ini jelas menjadi ancaman baru bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah bisa dipastikan sebagai konsumen ponsel. Karena ternyata, ketika ponsel kita rusak, tidak satupun teknisi yang bersertifikasi yang dipekerjakan oleh toko atau produsennya," tegasnya.

Harusnya, lanjut pria bertubuh kecil ini, Pemerintah sudah bisa mulai menyikapi peraturan tersebut. Apalagi keadaan ini bisa berdampak kerugian terhadap konsumen, terlebih dengan maraknya teknisi liar tak berlegalitas dan tidak memiliki kompeten, namun tetap bebas beraktivitas.

Karena itu, Caleg Gerindra untuk DPR dari Dapil Sumut 1 Nomor 4 ini mendesak kepolisian segera memprioritaskan antisipasi terhadap masalah ini sebelum menjadi pemicu masalah baru di masa depan.

"Bagaimana seorang teknisi ponsel tanpa bersertifikat bisa menjalankan profesinya. Itu nyaris sama saja bisa disebut dengan teknisi ilegal. Ini sebaiknya jadi PR besar bagi aparat kepolisian. Tuntaskan masalah ini," pungkasnya.
(rhs)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak