Relokasi dan Pembangunan Rumah Pascatsunami Dimulai

SERANG - Tidak ada yang menduga, letusan Gunung Anak Krakatau yang berada di Perairan Selat Sunda menyebabkan tsunami dan membawa bencana bagi masyarakat dan wisatawan pada 27 Desember 2018 lalu.

Bisa dikatakan Tsunami Banten merupakan Silent Tsunami, karena tak ada tanda-tanda, bahkan peringatan dini tsunami. Itu pula yang ada di benak sebagian besar masyarakat Pesisir Banten di Kecamatan Anyer (Kabupaten Serang) hingga Kecamatan Sumur sebelum keluarnya hasil penelitian dari Pemerintah, bahwa tsunami tersebut ternyata dari longsoran Gunung Anak Krakatau.

Dalam pemikiran masyarakat di pesisir Banten, tsunami hanya bisa terjadi akibat gempa tektonik bukan dari Gunung Anak Krakatau. Apalagi, dalam dua bulan terakhir sebelum tsunami terjadi, Gunung Anak Krakatau selalu dipublikasikan sebagai destinasi wisata yang memiliki daya tarik.

Akibat bencana tersebut, menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten pada 3 Januari 2019 pukul 13.00 WIB sebanyak 317 meninggal dunia, 709 orang luka-luka, 3 orang hilang, dan sebanyak 24.796 orang dalam pengungsian. Sementara kerugian material terjadi karena kerusakan berbagai barang dan bangunan seperti 1.581 unit rumah, 37 buah hotel/vila, 60 unit warung kuliner, 108 unit mobil, dan 97 unit kendaraan roda dua.

Upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan memang terlihat sangat cepat. Hari pertama pascatsunami, jalan Anyer-Carita sudah bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga berbagai bantuan bisa cepat masuk ke wilayah terdampak bencana tsunami.

Upaya pascatsunami ini, Pemprov Banten akan kembali memperbaiki rumah-rumah masyarakat yang menjadi korban tsunami di Selat Sunda. Selain memperbaiki rumah, beberapa warga juga direncanakan akan direlokasi ke tempat lebih aman mengingat gelombang tinggi dan erupsi krakatau belum bisa diprediksi kejadiannya.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, relokasi masyarakat ke tempat aman sangat diperlukan, namun relokasi dilakukan tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat saat ini. “Supaya mereka (korban tsunami) bisa nyaman tinggal di tempat baru," kata Gubernur.

Gubernur mengatakan, saat ini sudah banyak pihak yang menawarkan bantuan kepada para korban untuk memperbaiki rumahnya atau membangun rumahnya kembali. Namun, Gubernur masih menunggu Pemkab Pandeglang dan aparaturnya memberikan data pasti tentang jumlah rumah yang akan dibangun. "Lokasi Pembanguan dan rencana anggaran biaya (RAB) yang diperlukan," kata dia.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita telah meminta bantuan kepada Gubernur Banten untuk segera membangun hunian sementara ataupun tetap bagi korban tsunami. “Perekonominan masyarakat kami yang terkena bencana belum pulih. Saya minta bantuan Pak Gubernur untuk membangunkan hunian sementara maupun hunian tetap,” kata Irna.

Menurut Irna, akibat tsunami Selat Sunda di Pandeglang terdapat 1.457 unit rumah yang terkena bencana. Dari jumlah itu, sebanyak 1.071 kondisinya rusak berat dan rusak ringan. "Setelah di survei, ada kebutuhan yang mendesak dibuatkan rumah hunian sementara (huntara) sebanyak 457 unit. Menurut Irna, Kementerian BUMN bersedia membangun sebanyak 100 unit huntara," katanya.

Bupati juga meminta, huntara tersebut merupakan kebutuhan mendesak. Menurut Bupati akan menjadi permasalahan sosial baru apabila tidak segera dibangun. “Akan timbul keresahan bagi korban yang rumahnya belum bisa dihuni,” katanya.

Menurut Irna, para Korban belum bisa membangun rumahnya sendiri, karena kondisi jiwa dan perekonomian para Korban dalam proses bangkit.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Mahdani mengatakan, upaya yang terdekat yaitu membuat sekolah sementara, dan huntara. Selanjutnya rehab untuk rumah yang rusak ringan dan pembangunan kembali untuk rumah yang rusak berat.

Untuk pembangunan rumah rusak berat dibangun oleh BNPB. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Banten akan merehab rumah yang rusak ringan. "Namun untuk membangun rumah yang rusak ringan itu menunggu data pasti dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang," katanya.

Anggaran untuk membangun rumah yang rusak ringan itu akan dibangun dari Pos Anggaran Bantuan Sosial Tak Terancana. Provinsi Banten memiliki anggaran Bantuan Sosial Tak Terencana itu sebesar Rp15 miliar.

"Data yang masuk dari kabupaten pandeglang untuk rumah rusak ringan sebanyak 450 rumah," kata dia.

Secara administrasi untuk bisa memperbaiki rumah rusak ringan itu Pemerintah Kabupaten harus meengusulkan kepada Gubernur Banten. Kemudian Gubernur Banten akan memerintahkan Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi. "Kemungkinan ada yang dapat Rp10 juta, ada yang Rp15 juta, tergantung dari tingkat kerusakannya," ujar dia.

Untuk perbaikan jalan yang rusak akibat tsunami akan dikerjakan sesuai kewenangan atau tergantung status jalan tersebut. "Kalau statusnya jalan nasional ya kewenanganya pemerintah pusat. Begitu juga jalan provinsi dan kabupaten diserahkan kekewenanganya," ucap dia.

Terkait lokasi untuk relokasi, lahannya akan disiapkan oleh pemerintah kabupaten, dan untuk kawasan pantai akan menjadi kawasan publik. (Teguh Mahardika)