Koalisi Advokasi Jurnalis Sulsel Gelar Aksi Damai di Depan PN Makassar
loading...
Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar aksi damai di PN Makassar, Kamis (25/4/2024). Foto/Abdoellah Nicolha
A
A
A
MAKASSAR - Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kota Makassar, Jalan RA Kartini, Kamis (25/4/2024).
Koalisi Advokasi Jurnalis merupakan kaolisi dari empat organisasi pers, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Aliansi Jurnalis Indepnden (AJI) Kota Makassar, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Makassar, dan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel.
Puluhan jurnalis di Kota Makassar, menggelar aksi damai merespons sidang lanjutan gugatan dua jurnalis di PN Makassar. Mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan adanya upaya pembungkaman media.
Aksi jurnalis di Makassar terkait gugatan yang dilakukan 5 orang mantan Staf Khusus (Stafsus) era Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada dua media daring yakni herald.id dan inikata.co.id. Gugatan juga ditujukan kepada dua wartawan dan narasumbernya dengan nominal mencapai Rp700 miliar.
Ketua KAJ Sulsel Andi Muhammad Sardi mengatakan, pers adalah lembaga atau institusi yang lahir dari masyarakat untuk mengontrol kekuasaan. Namun, kenyataannya pers kerap mendapat ancaman hingga gugatan perdata terkait karya jurnalistiknya.
“Sengketa-sengketa ini harusnya diselesaikan di luar jalur pengadilan dengan memanfaatkan lembaga Dewan Pers. Upaya hukum dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, fasilitasi, penilai independen, dan arbitrasi,” kata Sardi.
Dia menegaskan, pemidanaan seorang jurnalis atas karya jurnalistik merupakan preseden buruk bagi sistem kemerdekaan pers di Indonesia. Apalagi kelima mantan Stafsus Gubernur Sulsel atau eks pejabat publik mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar dengan tuntutan ganti rugi materiil yang berlebihan.
Mereka juga tidak menganggap keberadaan Dewan Pers sebagai pihak mediator yang diakui negara pada setiap kasus sengeketa pers. Diketahui tergugat dituntut senilai Rp100 miliar.
Gugatan dilayangkan atas pemberitaan yang dinilai menyudutkan para penggugat, dengan judul berita, ‘ASN yang di non-jobkan di era kepemimpinan gubernur Andi Sudirman Sulaiman diduga ada campur tangan Stafsus’,diterbitkan pada 19 September 2023 saat konferensi pers.
Meskipun telah diberikan hak jawab, penggugat bersikukuh itu adalah pelanggaran. Meskipun dewan pers telah merekomendasikan dua media tergugat melakukan permintaan maaf yang telah dimuat serta Hak Jawab.
“Dengan berjalannya kasus sengketa pers ini di Pengadilan Negeri Makassar, maka kami dari Koalisi Advokasi Jurnalis [KAJ] Sulawesi selatan, yakni AJI Makassar, IJTI Sulsel, PFI Makassar, PJI Sulsel dan LBH Pers Makassar, akam terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” ujar Sardi.
Empat organisasi profesi ini mengawal melalui non-litigasi, mengingat adanya dua jurnalis yang ikut digugat. LBH Pers Makassar mendampingi perusahaan media yang digugat, untuk pembuktiannya di depan hakim pengadilan.
Koalisi Advokasi Jurnalis merupakan kaolisi dari empat organisasi pers, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Aliansi Jurnalis Indepnden (AJI) Kota Makassar, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Makassar, dan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel.
Puluhan jurnalis di Kota Makassar, menggelar aksi damai merespons sidang lanjutan gugatan dua jurnalis di PN Makassar. Mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan adanya upaya pembungkaman media.
Aksi jurnalis di Makassar terkait gugatan yang dilakukan 5 orang mantan Staf Khusus (Stafsus) era Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada dua media daring yakni herald.id dan inikata.co.id. Gugatan juga ditujukan kepada dua wartawan dan narasumbernya dengan nominal mencapai Rp700 miliar.
Ketua KAJ Sulsel Andi Muhammad Sardi mengatakan, pers adalah lembaga atau institusi yang lahir dari masyarakat untuk mengontrol kekuasaan. Namun, kenyataannya pers kerap mendapat ancaman hingga gugatan perdata terkait karya jurnalistiknya.
“Sengketa-sengketa ini harusnya diselesaikan di luar jalur pengadilan dengan memanfaatkan lembaga Dewan Pers. Upaya hukum dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, fasilitasi, penilai independen, dan arbitrasi,” kata Sardi.
Dia menegaskan, pemidanaan seorang jurnalis atas karya jurnalistik merupakan preseden buruk bagi sistem kemerdekaan pers di Indonesia. Apalagi kelima mantan Stafsus Gubernur Sulsel atau eks pejabat publik mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar dengan tuntutan ganti rugi materiil yang berlebihan.
Mereka juga tidak menganggap keberadaan Dewan Pers sebagai pihak mediator yang diakui negara pada setiap kasus sengeketa pers. Diketahui tergugat dituntut senilai Rp100 miliar.
Gugatan dilayangkan atas pemberitaan yang dinilai menyudutkan para penggugat, dengan judul berita, ‘ASN yang di non-jobkan di era kepemimpinan gubernur Andi Sudirman Sulaiman diduga ada campur tangan Stafsus’,diterbitkan pada 19 September 2023 saat konferensi pers.
Meskipun telah diberikan hak jawab, penggugat bersikukuh itu adalah pelanggaran. Meskipun dewan pers telah merekomendasikan dua media tergugat melakukan permintaan maaf yang telah dimuat serta Hak Jawab.
“Dengan berjalannya kasus sengketa pers ini di Pengadilan Negeri Makassar, maka kami dari Koalisi Advokasi Jurnalis [KAJ] Sulawesi selatan, yakni AJI Makassar, IJTI Sulsel, PFI Makassar, PJI Sulsel dan LBH Pers Makassar, akam terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” ujar Sardi.
Empat organisasi profesi ini mengawal melalui non-litigasi, mengingat adanya dua jurnalis yang ikut digugat. LBH Pers Makassar mendampingi perusahaan media yang digugat, untuk pembuktiannya di depan hakim pengadilan.
(wib)
Explore More