alexametrics

Ini Penjelasan soal Polemik Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemprov Malut

loading...
Ini Penjelasan soal Polemik Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemprov Malut
Kemendagri menyatakan mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Malut sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Foto Karo Humas dan Protokoler Setda Maluku Utara, Armyn Zakaria/iNews TV/Ismail Sangaji
A+ A-
SOFIFI - Mutasi Pejabat di lingkungan Pemprov Malut yang dinilai cacat hukum dibantah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi Maluku Utara, Armyn Zakaria yang menyampaikan hasil pertemuan antara Kasubdit Wilayah 5 Direktorat FKDH dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Heriandi Roni dengan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara pada Rabu 7 November 2018.

Dalam pertemuan itu Heriandi Roni menyesalkan ada yang mencatut dan membawa-bawa namanya dan menyebutkan bahwa dirinya menyatakan apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara cacat hukum dan inskontitusional.

"Terkait dengan pendapat salah satu pejabat di Ditjen Otda Kemendagri tentang Surat Persetujuan Mendagri sebagai dasar dilaksanakannya pelantikan dan mutasi pejabat struktural maupun fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara melakukan pertemuan khusus dengan Heriandi Roni Kasubdit Wilayah 5 Direktorat FKDH dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah, Rabu 7 November 2018 pukul 14.00 WIB," ungkap Armyn Zakaria melalui keterangan tertulis, yang diterima MNC Media, Kamis (9/11/2018).

Menurut Armyn Zakaria, atas dasar itu Roni sangat kecewa dan menyesalkan ada pihak yang sengaja memplesetkan pernyataannya kepada publik, terkait dengan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba, yang juga sebagai petahana pada Pilgub Malut 2018.

"Saya tidak mungkin menyatakan demikian, mereka saja yang memanfaatkan situasi pertemuan dan saya merasa sangat kecewa. Kedepan kami akan hati-hati dalam menerima kelompok-kelompok yang datang untuk bertemu," kata Roni dalam pertemuan tersebut.

Roni mengaku tidak mengetahui ihwal surat surat tersebut karena memang terkait dengan mutasi dan pergantian pejabat daerah bukan menjadi ranah tupoksinya.

"Itu bukan ranah saya tetapi menjadi kewenangan Direktorat Kelembagaan. Mereka yang lebih tahu itu, jangan kemudian memelintir bahasa seperti itu," ungkap Roni.

Armyn Zakaria menegaskan, apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk lebih mengetahui kronologisnya, maka lebih jauh perlu kami jelaskan bahwa mutasi dan pelantikan tersebut sudah sangat sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Pemerintah Provinsi Maluku Utara tentunya sangat berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan," tambah Armyn.

Diketahui, sebelum dilakukannya mutasi pejabat, untuk pelantikan tahap pertama Gubernur Maluku Utara telah menyampaikan surat Nomor 821.2/68/2018 Tanggal 17 Juli 2018 Perihal Permohonan Izin Mutasi jabatan kepada Menteri Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri akhirnya menyetujui proses mutasi dan pelantikan jabatan tersebut Melalui Surat Mendagri Nomor 821/3910/OTDA tanggal 19 Juli 2018 tentang Persetujuan Pengisian dan Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Sony Sumarsono.

Untuk lebih mempertegas surat Dirjen Otda, Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan satu surat lagi Nomor 821/4948.A/SJ tanggal 19 Juli 2018 perihal Persetujuan Mutasi dan Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya, Gubernur Maluku Utara menyampaikan surat Nomor 821.2/81.A/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Mohon Persetujuan Izin Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kementerian Dalam Negeri juga menyetujui dengan Menerbitkan Surat Nomor 821/7428/OTDA tanggal 17 September 2018 Perihal Persetujuan Pengisian dan pelantikan Pejabat Admoinsitrator dan pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Jadi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi adalah betul-betul sangat sesuai dengan mekanisme dan Prosedur perundang-undangan termasuk memenuhi ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71. Kalau surat persetujuan sudah diterbitkan lalu apa yang salah dengan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara," tegas Armyn.

Ia menyayangkan, sikap salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut yang seakan-akan memaksakan untuk mendiskualifikasi Paslon AGK-YA.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak