alexametrics

Ini Penjelasan soal Polemik Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemprov Malut

loading...
Ini Penjelasan soal Polemik Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemprov Malut
Kemendagri menyatakan mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Malut sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Foto Karo Humas dan Protokoler Setda Maluku Utara, Armyn Zakaria/iNews TV/Ismail Sangaji
A+ A-
SOFIFI - Mutasi Pejabat di lingkungan Pemprov Malut yang dinilai cacat hukum dibantah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi Maluku Utara, Armyn Zakaria yang menyampaikan hasil pertemuan antara Kasubdit Wilayah 5 Direktorat FKDH dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Heriandi Roni dengan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara pada Rabu 7 November 2018.

Dalam pertemuan itu Heriandi Roni menyesalkan ada yang mencatut dan membawa-bawa namanya dan menyebutkan bahwa dirinya menyatakan apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara cacat hukum dan inskontitusional.

"Terkait dengan pendapat salah satu pejabat di Ditjen Otda Kemendagri tentang Surat Persetujuan Mendagri sebagai dasar dilaksanakannya pelantikan dan mutasi pejabat struktural maupun fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara melakukan pertemuan khusus dengan Heriandi Roni Kasubdit Wilayah 5 Direktorat FKDH dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah, Rabu 7 November 2018 pukul 14.00 WIB," ungkap Armyn Zakaria melalui keterangan tertulis, yang diterima MNC Media, Kamis (9/11/2018).



Menurut Armyn Zakaria, atas dasar itu Roni sangat kecewa dan menyesalkan ada pihak yang sengaja memplesetkan pernyataannya kepada publik, terkait dengan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba, yang juga sebagai petahana pada Pilgub Malut 2018.

"Saya tidak mungkin menyatakan demikian, mereka saja yang memanfaatkan situasi pertemuan dan saya merasa sangat kecewa. Kedepan kami akan hati-hati dalam menerima kelompok-kelompok yang datang untuk bertemu," kata Roni dalam pertemuan tersebut.

Roni mengaku tidak mengetahui ihwal surat surat tersebut karena memang terkait dengan mutasi dan pergantian pejabat daerah bukan menjadi ranah tupoksinya.

"Itu bukan ranah saya tetapi menjadi kewenangan Direktorat Kelembagaan. Mereka yang lebih tahu itu, jangan kemudian memelintir bahasa seperti itu," ungkap Roni.

Armyn Zakaria menegaskan, apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk lebih mengetahui kronologisnya, maka lebih jauh perlu kami jelaskan bahwa mutasi dan pelantikan tersebut sudah sangat sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Pemerintah Provinsi Maluku Utara tentunya sangat berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan," tambah Armyn.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak