alexametrics

Resmi, Kejari Sekayu Jadi Pengacara Pemkab Muba Tangani Perdata DTUN

loading...
Resmi, Kejari Sekayu Jadi Pengacara Pemkab Muba Tangani Perdata DTUN
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kejaksaan Negeri Sekayu menandatangani MoU Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (DTUN), Selasa (6/11/2018) di Ruang Auditorium Pemkab Muba. Foto Ist
A+ A-
SEKAYU - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekayu terus berupaya meningkatkan sinergi dan sinkronisasi di bidang penanganan masalah hukum. Kali ini keduanya meningkatkan sinergi secara resmi tertuang dalam Penandatanganan MoU Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Sekayu Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (DTUN), Selasa (6/11/2018) di Ruang Auditorium Pemkab Muba.

Resmi, Kejari Sekayu Jadi Pengacara Pemkab Muba Tangani Perdata DTUN


"Hari ini secara resmi Kejari Sekayu dan Pemkab Muba menandatangani MoU Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Sekayu Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (DTUN)," ungkap Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Selasa (7/11/2018).

Menurut dia, sinergi dan penandatanganan MoU ini dilaksanakan guna pihak Kejari Sekayu akan membantu Pemkab Muba dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi utamanya di bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

"Ini juga menunjukan hubungan baik yang selama ini berjalan dengan maksimal antara Pemkab Muba dengan Kejari Sekayu," timpalnya.
Resmi, Kejari Sekayu Jadi Pengacara Pemkab Muba Tangani Perdata DTUN
Sementara itu, Kejari Sekayu Maskur menjelaskan, peran jaksa sebagai pengacara negara tidak banyak yang tahu."Orang tahunya, jaksa sebagai penuntut umum dan penyidik. Nah, dengan MoU yang dilakukan ini juga menjadi sosialisasi bahwasannya peran jaksa juga menjadi pengacara negara," terangnya.

Maskur menambahkan, pihak Kejari Sekayu sangat mengapresiasi Bupati Muba dalam upaya yang maksimal dan pro aktif untuk melaksanakan MoU Kesepakatan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (DTUN)," tandasnya.
(sms)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak