Usai Tutup 3 Lokalisasi, Dinsos Kotawaringin Barat Gelar Sosialisasi

Jum'at, 02 November 2018 - 10:01 WIB
Usai Tutup 3 Lokalisasi, Dinsos Kotawaringin Barat Gelar Sosialisasi
Usai Tutup 3 Lokalisasi, Dinsos Kotawaringin Barat Gelar Sosialisasi
A A A
KOTAWARINGIN BARAT - Prostitusi merupakan masalah klasik sejak adanya peradaban manusia dan sampai sekarang masih belum dapat dihilangkan keberadaannya. Yang bisa dilakukan hanya lah menekan jumlahnya seminimal mungkin.

Salah satu penyebab praktik prostitusi ialah kemiskinan. Untuk itu, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi pascapenutupan lokasi prostitusi, Selasa (30/10/2018).

Kepala Dinsos Kotawaringin Barat, Ahmad Yadi mengatakan, sosialisasi digelar untuk memberikan arahan kepada para pemilik hotel/penginapan, pemilik barakan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga tokoh pemuda.

"Alasan klasik seseorang menjadi PSK adalah masalah ekonomi yang dikaitkan dengan kemiskinan. Karena miskin seseorang jadi nekat untuk melacurkan diri," kata Yadi di ruang kerjanya, Jumat (2/11/2018).

Lanjut Yadi, apabila seseorang miskin, tetapi mempunyai keimanan yang kuat, maka orang tersebut tentu tidak akan menjerumuskan diri ke perbuatan negatif, termasuk melacurkan diri.

"Ini perlunya penanaman nilai agama dan keimanan kepada diri dan masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang ada di wilayah Kobar," ujarnya.

Yadi menambahkan, sosialisasi juga untuk mendukung dan menyukseskan kampanye Indonesia Bebas Prostitusi 2019 serta sebagai tindak lanjut pasca penutupan lokasi prostitusi yang telah dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada 15 Mei 2018 di Kabupaten Kobar.

"Ini juga untuk Indonesia Bebas Prostitusi tahun 2019, dan Kobar maju 1 tahun pencanangannya, yang dihadiri Menteri Sosial RI, dengan menutup 3 lokasi prostitusi, di Dukuh Mola, Sungai Pakit, dan Simpang Kodok. Jumlah PSK yang dipulangkan sebanyak 62 orang ke daerah asal," katanya.

Sosialisasi pasca penutupan lokalisasi di Kabupaten Kobar diikuti sebanyak 90 peserta dari lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta, yakni Komisi A DPRD, Polres, Satpol PP Damkar, Kodim, SOPD, Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kota Pangkalan Bun, pemilik hotel/penginapan, pemilik barakan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh pemuda.
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6672 seconds (0.1#10.140)