alexametrics

LRT Palembang yang Mogok Ternyata Anggaran Pengadaannya Rp12,5 Triliun

loading...
LRT Palembang yang Mogok Ternyata Anggaran Pengadaannya Rp12,5 Triliun
Penumpang Light Rail Transit (LRT) Palembang berjalan di walk way menuju stasiun Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan, saat mogok Minggu 12 Agustus 2018. Foto Antara/Mushaful Imam
A+ A-
JAKARTA - Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Jokowi, ternyata mengalami mogok bahkan sampai tiga kali. Padahal peresmian sebuah proyek, menandai dimulai penggunaan proyek LRT tersebut.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, proyek LRT Palembang bukannya lancar digunakan publik, malahan mengalamimogok saat dioperasikan. Hal ini ada tanda tanda kejanggalan yang tak bisa disembunyikan oleh pihak Kementerian Perhubungan.

"Dugaan kejanggalan tersebut, bisa dilihat dari nilai investasi pembangunan LRT Sumatera Selatan, yang dimulai dari Stasiun Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring Sport City, menelan biaya sebesar Rp12,5 triliun," kata Uchok dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Selasa (14/8/2018).



Berarti, ungkap Uchok, setiap 1 kilometer pembangunan LRT sepanjang 23,4 kilometer, bisa menghabiskan anggaran antara USD37 sampai 40 juta, atau sekitar Rp520 miliar. Hal ini terlalu mahal dan cenderung ada dugaan mark up kalau biasanya hanya sekitar USD8 juta per kilometer. Maka dari persoalan ini,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan penyelidikan.

"Untuk itu, kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada KPK untuk segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan pihak Waskita Karya. Pemanggilan ini dalam rangka untuk pemeriksaan bukan saja, pembangunan jalan rel kereta api, tapi juga memeriksa kereta api yang mogok, apakah kereta api tersebut barang baru atau rongsokan. Diminta kepada KPK jangan fokus operasi tangkap tangan kepala daerah saja. Tapi juga harus fokus kepada kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur Jokowi," tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum mendapat konfirmasi dari pihak Kementerian Perhubungan.
(sms)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak