alexametrics

Proyek Wisata Bahayakan Habitat Komodo, Warga Manggarai Datangi Menteri LHK

loading...
Proyek Wisata Bahayakan Habitat Komodo, Warga Manggarai Datangi Menteri LHK
Proyek pembangunan sarana wisata di area Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat yang menuai polemik/iNews TV/Yoseph MA
A+ A-
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan akan membentuk tim untuk menginvestigasi polemik pembangunan sarana wisata berupa hotel di area Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat. Dia menyampaikan hal itu saat beraudiensi dengan perwakilan warga Manggarai Barat, NTT yang mendatangi kantornya di Jakarta, Jumat (10/8/2018).
Proyek Wisata Bahayakan Habitat Komodo, Warga Manggarai Datangi Menteri LHK
“Kita membentuk tim dalam waktu dekat,” kata Menteri Siti, yang didamping Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono dan Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno.

Tim itu, kata dia, merupakan gabungan dari Kementerian LHK dan perwakilan dari masyarakat sipil.



Dia menyatakan, tim itu akan menyelidiki izin dua perusahan yang mendapat konsensi di wilayah TNK, yaitu PT Segara Komodo Lestari (SKL) dan PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE).

Tim tersebut, lanjutnya, juga mengevaluasi kinerja Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).
Ia menyatakan, pemerintah ingin memastikan agar kesejahteraan warga lokal yang menjadi tujuan dari keberadaan Taman Nasional Komodo bisa tercapai.

“Pendekatan konservasi memang seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kita akan evaluasi semuanya, termasuk kinerja tim kami sendiri,” katanya.

Dalam audiensi ini, perwakilan masyarakat menyatakan kekecewaan dan kecaman kepada pihak Kementerian LHK atas pemberian izin di TNK kepada PT SKL dan PT KWE, yang masing-masing terbit pada tahun 2015.

PT SKL mendapat izin untuk lahan seluas 22,1 ha di Pulau Rinca dan KWE lahan seluas 426,07 ha di Pulau Padar dan Pulau Komodo. Saat ini, PT SKL yang sudah mulai beraktivitas, tetapi berhenti setelah warga di Manggarai Barat menggelar aksi unjuk rasa pada 6 Agustus lalu.

“Bagi kami, dengan memberi izin investasi, Kementerian LHK telah mendukung proses kepunahan komodo,” kata Rafael Todowela, perwakilan Formapp Mabar yang sengaja datang dari Labuan Bajo.

“Kami datang ke sini, hanya untuk meminta Kementerian LHK untuk mencabut izin itu. Tidak ada tawar-tawar lagi,” katanya.

Gregorius Afioma, Direktur Sunspirit for Justince and Peace menyatakan, pihaknya datang tidak lagi dalam rangka negosiasi, tetapi hanya untuk menuntut pihak kementerian mencabut izin.

Dia menyatakan, sudah jelas bahwa investasi itu makin memperparah ketidakadilan di wilayah TNK.

“Warga setempat telah sekian lama mengalami pembatasan-pembatasan sejak penetapan taman nasional. Sistem zonasi, di mana masyarakat dilarang untuk beraktivitas secara bebas, sudah lama mengorbankan hak masyarakat. Mengapa pemerintah melarang masyarakat, tetapi memberi ruang yang luas bagi investor,” katanya.

Rafel Todowela, memastikan jika Kementerian LHK tidak menindaklanjuti komitmennnya, maka para pelaku wisata dan aktivis di Labuan Bajo akan menutup Bandara Komodo.

Dalam audiensi ini, hadir juga pemerhati lingkungan hidup Pastor Peter C Aman OFM; Pemimpin Redaksi Metro TV, Don Bosco Selamun; Wakil Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Gaudensius Suhardi; Ketua Tim Pengkaji UU DPR RI, Inosentius Samsul; mantan duta besar  Berty Fernandez dan beberapa aktivis lain.
halaman ke-1 dari 2
preload video
BERITA TERKAIT
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak