Harga Beras Tinggi Jelang Ramadan, Ketua DPRD Kota Bogor Sarankan 4 Langkah
loading...
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto (kanan) mengatakan, naiknya harga beras jelang Ramadan dan Idulfitri harus segera ditangani dengan langkah cepat dan efektif. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Pemkot Bogor didorong berkolaborasi dengan pemerintah pusat mempercepat langkah penurunan harga beras yang melonjak.Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, kenaikan harga jelang Ramadan dan Idulfitri kerap terjadi.
Namun kal ini menyentuh sembako paling dasar yakni beras sehingga perlu langkah cepat dan efektif. "Beras merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia. Jelang Ramadan dan Idulfitri tahun ini, harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. Hemat saya, ada empat langkah setidaknya untuk mengatasi ini, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP)," kata Atang di Kota Bogor, Jumat (23/2/2024).
Langkah pertama, Pemkot Bogor minta gelontoran beras dari Bulog. Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat seperti sekarang.
Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan, saat ini pemerintah memiliki stok 1,4 juta ton beras. Jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras. Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.
Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram diedarkan di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah. Pemerintah, kata Atang, perlu memastikan stok tersebut bisa membanjiri pasar sehingga dapat memancing turunnya harga beras di pasaran.
"Pemerintah tidak boleh berlama-lama membiarkan harga beras tinggi. Segera banjiri pasar dengan beras kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Proses ini harusnya bisa cepat karena rantai pasoknya sudah jelas," ujarnya.
Selanjutnya, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat.
Pemerintah dapat mempergunakan berbagai teknologi informasi untuk memantau jalannya distribusi pangan, khususnya beras sehingga meminimalisir potensi penimbunan.
Kemudian waktu pengiriman dan moda transportasi pengiriman yang tepat di tengah cuaca musim penghujan yang berlangsung sudah sejak akhir 2023 hingga awal 2024 ini. "Sudah saatnya kontrol masalah distribusi dapat dipecahkan dengan cepat hasil kolaborasi antar lembaga dan bantuan teknologi," jelasnya.
Ketiga, operasi pasar pangan murah yang lebih masif. Ini dilakukan sambil menunggu masalah distribusi ke pasar terurai.
Di Kota Bogor, pemkot bekerja sama Perum Bulog telah mempersiapkan operasi pasar murah beras SPHP Bulog Siaga di 14 titik kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di 6 kecamatan. Operasi pasar itu dilakukan mulai Selasa (20/2/2024) hingga Jumat (8/3/2024).
Atang menilai, perlu ada tambahan titik-titik operasi pasar tersebut sebelum memasuki Ramadan. "Masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah itu tersebar di semua wilayah Kota Bogor. Operasi pasar perlu menyentuh semua warga yang membutuhkan di semua wilayah," tegasnya.
Keempat, pemerintah dan pihak terkait mengantisipasi penimbunan beras jelang Ramadan dengan terus berkeliling ke agen-agen agar tidak ada celah oknum dapat membeli dalam jumlah banyak. "Kita perlu memastikan tidak ada potensi penimbunan beras," tandasnya.
Namun kal ini menyentuh sembako paling dasar yakni beras sehingga perlu langkah cepat dan efektif. "Beras merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia. Jelang Ramadan dan Idulfitri tahun ini, harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. Hemat saya, ada empat langkah setidaknya untuk mengatasi ini, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP)," kata Atang di Kota Bogor, Jumat (23/2/2024).
Langkah pertama, Pemkot Bogor minta gelontoran beras dari Bulog. Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat seperti sekarang.
Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan, saat ini pemerintah memiliki stok 1,4 juta ton beras. Jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras. Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.
Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram diedarkan di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah. Pemerintah, kata Atang, perlu memastikan stok tersebut bisa membanjiri pasar sehingga dapat memancing turunnya harga beras di pasaran.
"Pemerintah tidak boleh berlama-lama membiarkan harga beras tinggi. Segera banjiri pasar dengan beras kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Proses ini harusnya bisa cepat karena rantai pasoknya sudah jelas," ujarnya.
Selanjutnya, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat.
Pemerintah dapat mempergunakan berbagai teknologi informasi untuk memantau jalannya distribusi pangan, khususnya beras sehingga meminimalisir potensi penimbunan.
Kemudian waktu pengiriman dan moda transportasi pengiriman yang tepat di tengah cuaca musim penghujan yang berlangsung sudah sejak akhir 2023 hingga awal 2024 ini. "Sudah saatnya kontrol masalah distribusi dapat dipecahkan dengan cepat hasil kolaborasi antar lembaga dan bantuan teknologi," jelasnya.
Ketiga, operasi pasar pangan murah yang lebih masif. Ini dilakukan sambil menunggu masalah distribusi ke pasar terurai.
Di Kota Bogor, pemkot bekerja sama Perum Bulog telah mempersiapkan operasi pasar murah beras SPHP Bulog Siaga di 14 titik kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di 6 kecamatan. Operasi pasar itu dilakukan mulai Selasa (20/2/2024) hingga Jumat (8/3/2024).
Atang menilai, perlu ada tambahan titik-titik operasi pasar tersebut sebelum memasuki Ramadan. "Masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah itu tersebar di semua wilayah Kota Bogor. Operasi pasar perlu menyentuh semua warga yang membutuhkan di semua wilayah," tegasnya.
Keempat, pemerintah dan pihak terkait mengantisipasi penimbunan beras jelang Ramadan dengan terus berkeliling ke agen-agen agar tidak ada celah oknum dapat membeli dalam jumlah banyak. "Kita perlu memastikan tidak ada potensi penimbunan beras," tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
