Bivitri Soroti Kekuasaan Luar Biasa Kepala Negara Berdampak pada Demokrasi Indonesia

Selasa, 13 Februari 2024 - 21:19 WIB
loading...
Bivitri Soroti Kekuasaan Luar Biasa Kepala Negara Berdampak pada Demokrasi Indonesia
Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan bahwa dalam film dokumenter Dirty Vote itu memperlihatkan kekuasaan yang luar biasa dari seorang kepala negara. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara sekaligus pemeran Film Dokumenter Dirty Vote , Bivitri Susanti mengatakan bahwa dalam film yang dibahas bersama Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar itu memperlihatkan kekuasaan yang luar biasa dari seorang kepala negara. Menurutnya, kekuasaan yang disalahgunakan itu pun berdampak sekali pada demokrasi di Indonesia.

"Ternyata bisa terlihat bagaimana kekuasaan luar biasa dari seorang kepala pemerintahan dan kepala negara di sebuah negara presidential itu begitu disalahgunakan itu luar biasa sekali impactnya pada demokrasi Indonesia sampai pengadilan sekelas Mahkamah Konstitusi (MK) pun bisa dibusukkan dari dalam dengan kekuasaan itu. Itu yang sebenarnya yang ingin kami ceritakan," ujar Bivitri dalam 'Webinar Bedah Film Dirty Vote untuk Kawal Pemilu Jurdil' secara virtual bersama LP3ES dan Universitas Paramadina pada Selasa (13/2/2024).

Bivitri menegaskan film Dirty Vote itu bukan bertujuan untuk membuat orang lompat pilihan atau golput. Menurutnya, film yang membahas dugaan Pemilu 2024 curang itu dapat membuat orang berpikir ulang dan merefleksikan lebih dalam.

"Film ini bisa membuat kita memikirkan ulang merefleksikan lebih mendalam milih nggak milih terserah, mau pilih yang mana kek juga terserah tujuan kita bukan itu. Karena di medsos kami banyak yang 'bodo amat kami akan pilih ini' ya terserah. Karena tujuan kita bukan membuat orang lompat pilihan atau jadi golput sama sekali tidak," jelasnya.

Bivitri menekankan pesan utamanya terkait kekuasaan. Hal itu sejalan dengan konsern sebagai Ahli Hukum Tata Negara.

"Jadi bisa dilihat betul pesannya adalah kekuasaan itu karena kami orang hukum tata negara jadi yang kami pelajari tentang kekuasaan dan wewenang," ucapnya.

Lebih lanjut, Bivitri menyebut terlalu receh jika hanya mengurus atau mengubah pilihan orang dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Ia lebih mementingkan demokrasi di Tanah Air.



"Kalau orang pilih mana kek buat kami itu terlalu receh buat diurus yang lebih penting adalah demokrasi kita," tutupnya.
(kri)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1334 seconds (0.1#10.140)