Namanya Disebut di Film Dirty Vote, Pj Gubernur Jabar: Saya Netral Tak Berpihak
Senin, 12 Februari 2024 - 14:05 WIB
loading...
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin. Foto/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Nama Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin disebut dalam film Dirty Vote yang ramai diperbincangkan publik saat ini.
Dalam film dokumenter tersebut, pakar hukum tata negara, Feri Amsari menilai, penunjukan Bey oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar sarat kejanggalan.
Menanggapi hal ini, Bey tidak banyak berkomentar. Namun, Bey menegaskan, dirinya selalu bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga: Cerita Dirty Vote, Film Dokumenter tentang Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
”Kami selaku ASN, TNI, Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral. Terkait saya ada di situ memang betul saya dari Presiden, tapi saya netral sejak awal dan tidak pernah berpihak,” tegas Bey di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (12/2/2024).
Jikapun ada perbuatannya yang dinilai tidak netral dengan memihak salah satu paslon Capres-Cawapres 2024, Bey meminta agar segera ditunjukkan atau dibuktikan.
“Silahkan lihat teman-teman kapan saya berpihak, saya netral dari awal. Saya netral dari awal, silahkan tunjukkan kalau saya tidak netral,” tegasnya.
Diketahui, Feri Amsari menjelaskan, kejanggalan yang terjadi dalam penunjukan sejumlah Pj oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran: Film Dokumenter Dirty Vote Berisi Fitnah dan Narasi Kebencian
Presiden berwenang menunjuk Pj sekaligus memberi pengaruh luar biasa dalam penunjukan Pj Bupati dan Wali Kota. Kewenangannya di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang kemudian mendapat restu dari Presiden.
Feri kemudian mencontohkan Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di 2016 dan kemudian menjadi Deputi Kesekretariatan Presiden di 2021.
Lalu, ada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang merupakan Kepala Kesekretariatan Presiden di 2017. Ada juga Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana yang pernah menjadi Kapolresta Surakarta tahun 2010 saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo.
Dalam film dokumenter tersebut, pakar hukum tata negara, Feri Amsari menilai, penunjukan Bey oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar sarat kejanggalan.
Menanggapi hal ini, Bey tidak banyak berkomentar. Namun, Bey menegaskan, dirinya selalu bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga: Cerita Dirty Vote, Film Dokumenter tentang Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
”Kami selaku ASN, TNI, Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral. Terkait saya ada di situ memang betul saya dari Presiden, tapi saya netral sejak awal dan tidak pernah berpihak,” tegas Bey di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (12/2/2024).
Jikapun ada perbuatannya yang dinilai tidak netral dengan memihak salah satu paslon Capres-Cawapres 2024, Bey meminta agar segera ditunjukkan atau dibuktikan.
“Silahkan lihat teman-teman kapan saya berpihak, saya netral dari awal. Saya netral dari awal, silahkan tunjukkan kalau saya tidak netral,” tegasnya.
Diketahui, Feri Amsari menjelaskan, kejanggalan yang terjadi dalam penunjukan sejumlah Pj oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran: Film Dokumenter Dirty Vote Berisi Fitnah dan Narasi Kebencian
Presiden berwenang menunjuk Pj sekaligus memberi pengaruh luar biasa dalam penunjukan Pj Bupati dan Wali Kota. Kewenangannya di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang kemudian mendapat restu dari Presiden.
Feri kemudian mencontohkan Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di 2016 dan kemudian menjadi Deputi Kesekretariatan Presiden di 2021.
Lalu, ada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang merupakan Kepala Kesekretariatan Presiden di 2017. Ada juga Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana yang pernah menjadi Kapolresta Surakarta tahun 2010 saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo.
(ams)
Lihat Juga :
