Kolom Kosong Menang Jadi Warning Parpol

Sabtu, 07 Juli 2018 - 10:02 WIB
Kolom Kosong Menang Jadi Warning Parpol
Kolom Kosong Menang Jadi Warning Parpol
A A A
MAKASSAR - Kemenangan kolom kosong dalam Pemilu Wali Kota (Pilwakot) Makassar 2018 menjadi warning bagi partai politik untuk mengusung calon terbaik dalam ajang pemilihan umum (pemilu). Publik semakin cerdas dan independen dalam menggunakan hak pilih mereka.

Dari rekapitulasi suara Pilwakot Makassar yang dilaksanakan KPU di Hotel Maxone Makassar, kolom kosong meraih suara 300.969 suara atau 53,26%, sedangkan pasangan Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebagai calon tunggal meraih 264.071 atau 46,74%. Kolom kosong mendominasi suara di 13 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai kemenangan kolom kosong di Pilwakot Makassar menjadi bukti jika rakyat sebagai pemegang hak pilih kian sadar akan hak-hak mereka. Publik tidak lagi dihegemoni dengan pasangan calon kepala daerah yang diusung mayoritas partai politik. Sehingga meskipun hanya ada satu pasangan kepala daerah, namun masyarakat tidak otomatis memilih mereka. “Kemenangan kotak kosong di Makassar melengkapi ironi demokrasi kita. Kemenangan kolom kosong ini semacam kemenangan rakyat terhadap calon yang diusung parpol,” ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO, di Jakarta, tadi malam.

Dia menilai kemenangan kolom kosong di Pilwakot Makassar juga bisa dimaknai dengan bentuk perlawanan rakyat terhadap upaya elit dalam memaksakan agenda politik mereka. Menurutnya munculnya calon tunggal di Makassar tidak terjadi secara alami karena sebelumnya ada calon lain namun ternyata didiskualifikasi secara sepihak. “Sepertinya, rakyat yang kecewa karena calonnya didiskualifikasi 'menghukum' calon tunggal dengan memilih kolom kosong. Karena di daerah lain, calon tunggal justru unggul telak seperti di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan di Kabupaten Lebak,” katanya.

Adi juga memaknai jika kemenangan kolom kosong di Pilwalkot Makassar sebagai penanda runtuhnya kekuasaan oligarki partai dalam pilkada. Partai tak lagi menjadi aktor dominan dalam menentukan pilihan politik rakyat. “Harusnya kemenangan kotak kosong di Makassar menjadi momen kebangkitan rakyat melawan hegemoni partai yang kerap mengusung calon yang tak populis,” katanya.

Sementara itu proses rekapitulasi suara Pilwakot Makassar berjalan alot. Banyak terjadi insiden di lokasi rekapitulasi baik di dalam maupun luar ruangan. Di dalam ruangan rekapitulasi suara diwarnai insenden pengusiran anggota pengawas kecamatan dan aksi walk out saksi pasangan Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi. Pengusiran anggota Panwascam dari dari Kecamatan Sangkarrang, dilakukan oleh Sekretaris KPU Makasaar, Sabri. Sabri mengatakan, anggota panwascam tersebut berada di area sekret KPU Kota Makassar, yakni bagian data.

"Ini panwascam, seandainya panwas kota mungkin bolehlah, itupun harus minta izin pada pimpinan sidang. Ini panwas dari kecamatan Sangkarrang, sudah membuat kesalahan tadi malam PPKnya, live di facebook. Ini lagi, jadi seakan-akan ini barang diatur," ujarnya seusai insiden.

Menurut Sabri, panwascam tidak boleh pergi di ranahnya KPU, apapun alasannya. Apalagi sudah ada kesepakatan bahwa panwaacam diperbolehkan memasuki ruangan saat data hasil rekap dari kecamatannya dibacakan.

Saksi pasangan Appi-Cicu Habibi dan Irfan Adham memutuskan walk out pada rekapitulasi suara tingkat KPU Makassar. Keduanya walk out saat proses rekapitulasi suara hasil pilwalkot dari Kecamatan Bontoala, yang merupakan pembacaan terakhir, akan dilakukan, tadi malam. Keduanya mempertanyakan tidak adanya form DA1 KWK dalam kotak, dan meminta agar rapat ditunda hingga form tersebut ditemukan. Meski Komisioner KPU Kota Makassar yang memimpin rapat, Abdullah Manshur, menjelaskan bahwa data yang ada dalam form DA1 KWK tersebut dapat dilihat pada form DA1 Plano KWK, namun keduanya berkeras untuk walk out.

Ketua KPU Syarif Amir dengan tegas mengatakan, rekapitulasi harus tetap dilanjutkan meski tidak dihadiri oleh saksi. "Proses rekapitulasi tidak bisa berhenti cuma karena tidak adanya saksi," ujarnya.

Sebanyak 1.200 personel gabungan Polrestabes Makassar, Polda Sulsel dan Brimob Nusantara dilibatkan dalam pengamanan rapat pleno terbuka rekapitulasi di Hotel Maxone. Sejumlah kendaraan taktis juga terus disiagakan. (Kurniawan Eka Mulyana/Mustafa Layong)
(nfl)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 2.1222 seconds (0.1#10.140)