Sebut Ada 89 Transaksi Mencurigakan, PPATK Jangan Bikin Bingung Warga Jabar

BANDUNG - Pengamat politik dan pemerintahan dari Univeristas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mengatakan, data yang disampaikan PPATK terkait adanya 89 transaksi mencurigakan di Pilkada Jawa Barat memunculkan kecurigaan. Paslon saling menuduh satu sama lain. Masyarakat pun bertanya-tanya, siapa paslon yang bermasalah. Sementara informasi PPATK sepotong-potong.

"Masyarakat Jabar sekarang seakan resah. Seolah temuan PPATK dikaitkan langsung dengan korupsi, pencucian uang, dan lainnya. Padahal itu perlu diaudit. Hemat saya PPATK tidak melontarkan sesuatu yang membingungkan publik," kata dia di Bandung, Jumat (8/6/2018).

Diberitakan sebelumnya, PPATK mendapati 89 transaksi mencurigakan pada Pilkada Jabar. Angkanya puluhan miliar. Namun PPATK tidak menyebut spesifik terkait paslon nomor urut berapa dan daerah mana.

Menurut Asep munculnya rilis PPATK terkait 89 transaksi mencurigakan pada Pilkada Jabar mestinya diantisipasi terhadap potensi politik uang.

Walaupun transaksi mencurigakan yang disampaikan PPATK belum tentu terkait tindakan korupsi namun, kata dia, mesti dicari tahu apakah tindakan itu melanggar aturan. Mestinya semua sumbangan dana pilkada melalui rekening khusus dan besarannya mengikuti platform yang telah ditentukan KPU.

"Melanggar atau tidaknya mesti diaudit. Ada instrumen pendeteksian. Di situ ada platformnya berapa maksimal transfer. Kalau lebih dari itu, patut dicurigai apakah ada politik uang. Kalau melanggar jumlah yang didonasikan, bisa jadi pidana," kata Asep.

Transaksi mencurigakan yang dideteksi PPATK bisa jadi terkait transfer dana yang tidak jelas. Bahkan, Asep menyebut, Sangat mungkin ada dana masuk ke paslon yang melebihi platform atau ketentuan KPU.

"Untuk mengetahui itu, nanti ada audit setelah pilkada selesai. Nanti ketahuan dana itu dari mana saja. Siapa yang tranfer, siapa yang menerima. Nanti ketahuan apakah ada sumbangan melebihi platform dan lainnya," beber dia.

Dia berharap, ada upaya dan niat baik dari para pasangan calon (Paslon) untuk pemilu bersih. Tidak ada money politics, tidak ada pencucian uang, sumbangan lebihi platform, dan lainnya.

Jangan sampai, lanjut dia, setelah paslon terpilih ada persoalan terkait dana pilkada. Bila hal itu terjadi, masyarakat yang dirugikan. Apalagi dana untuk Pilkada Jabar mencapai Rp1 triliun lebih. Bila dikemudian hari ternyata pemimpin yang terpilih bermasalah, sia-sia semua upaya mayarakat memiliki pemimpin bersih.