Tolak Pemakzulan Jokowi, Laskar Merah Putih Bakal Gelar Aksi Damai di Gedung DPR
Sabtu, 27 Januari 2024 - 08:31 WIB
loading...
Laskar Merah Putih (LMP) akan menggelar aksi damai menolak pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Laskar Merah Putih (LMP) akan menggelar aksi damai menolak pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sah. Rencana tersebut menyikapi dinamika menjelang Pemilu 2024.
"Siapa pun yang akan memecah belah, Laskar Merah Putih menjadi garda terdepan membela kedaulatan Republik Indonesia," tegas Ketua Umum LMP HM Arsyad Cannu di Jakarta Barat, Sabtu (27/1/2024).
Arsyad mengatakan, Laskar Merah Putih hadir bukan sebagai ormas yang berpihak kepada Jokowi. Namun untuk membela pemimpin Republik Indonesia. Pemakzulan jelang Pemilu 2024, sambungnya, merupakan gerakan inkonstitusional dan memperkeruh suasana jelang Pemilu 2024.
Baca juga: TPN Sebut Ucapan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak Bisa Dijadikan Alasan Pemakzulan
"Gerakan tersebut bertentangan dengan konstitusi terutama Pasal 7B UUD 1945 dan berpotensi menciptakan dampak vakum nya kekuasaan pada saat masa jabatan Presiden Jokowi berakhir," katanya.
Arsyad mengatakan, pemakzulan tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus memiliki dasar yang kuat untuk membuktikan kalau presiden melakukan sebuah pelanggaran, seperti korupsi, terlibat penyuapan, melakukan kejahatan berat, dan melanggar ideologi negara.
Baca juga: Daftar Lengkap 26 Perwira AD, AL, dan AU yang Pecah Bintang usai Dimutasi Panglima TNI
"Pemakzulan presiden itu harus lebih dulu berawal dari DPR, seperti adanya hak angket atau hak menyatakan pendapat. Kemudian dari usulan pemakzulan itu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dari MK kemudian dikembalikan ke DPR. Bila proses berlanjut maka dibawa ke MPR," ujarnya.
Oleh karenanya, ormas LMP dalam waktu dekat akan menggelar aksi penyampaian pendapat di Gedung DPR. "Tunggu aksi kita dan diperkirakan ada 5.000 kader LMP yang akan ikut berdemo ke Gedung DPR RI," katanya.
Senada, Ketua Mada LMP Provinsi Banten Rudi Ongky menambahkan, pihaknya akan menurunkan 1.000 kader dalam aksi damai bela NKRI untuk menolak pemakzulan Presiden Jokowi yang sah.
"Kami selaku anak bangsa akan terus bersinergi dengan TNI Polri dalam menjaga keutuhan bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. Kami LMP akan menciptakan situasi yang aman, damai, dan sejuk bagi NKRI yang kita cintai," ujarnya.
Ketua Markas Daerah (Kamada) Provinsi Jawa Barat, Awandi Siroj menegaskan, aksi damai bela NKRI untuk menolak pemakzulan presiden yang sah dan Mada provinsi Jawa barat akan menurunkan sekitar 1.500 kader LMP.
Sedangkan Kamada DKI Jakarta Agus Salim mengatakan, untuk aksi damai bela NKRI, pihaknya akan menurunkan kurang lebih 1.000 kader LMP. Saat ini Mabes LMP telah menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi yang dihadiri Ketua Harian, Wakil Panglima Besar Laskar Merah Putih tingkat Nasional, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Wakil Sekjen Mabes LMP, Kepala Kesekretariatan, Ketua Mada Jabar, Mada Banten dan Mada DKI Jakarta di Mabes LMP, Jakarta Barat pada Jumat, 26 Januari 2024.
"Siapa pun yang akan memecah belah, Laskar Merah Putih menjadi garda terdepan membela kedaulatan Republik Indonesia," tegas Ketua Umum LMP HM Arsyad Cannu di Jakarta Barat, Sabtu (27/1/2024).
Arsyad mengatakan, Laskar Merah Putih hadir bukan sebagai ormas yang berpihak kepada Jokowi. Namun untuk membela pemimpin Republik Indonesia. Pemakzulan jelang Pemilu 2024, sambungnya, merupakan gerakan inkonstitusional dan memperkeruh suasana jelang Pemilu 2024.
Baca juga: TPN Sebut Ucapan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak Bisa Dijadikan Alasan Pemakzulan
"Gerakan tersebut bertentangan dengan konstitusi terutama Pasal 7B UUD 1945 dan berpotensi menciptakan dampak vakum nya kekuasaan pada saat masa jabatan Presiden Jokowi berakhir," katanya.
Arsyad mengatakan, pemakzulan tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus memiliki dasar yang kuat untuk membuktikan kalau presiden melakukan sebuah pelanggaran, seperti korupsi, terlibat penyuapan, melakukan kejahatan berat, dan melanggar ideologi negara.
Baca juga: Daftar Lengkap 26 Perwira AD, AL, dan AU yang Pecah Bintang usai Dimutasi Panglima TNI
"Pemakzulan presiden itu harus lebih dulu berawal dari DPR, seperti adanya hak angket atau hak menyatakan pendapat. Kemudian dari usulan pemakzulan itu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dari MK kemudian dikembalikan ke DPR. Bila proses berlanjut maka dibawa ke MPR," ujarnya.
Oleh karenanya, ormas LMP dalam waktu dekat akan menggelar aksi penyampaian pendapat di Gedung DPR. "Tunggu aksi kita dan diperkirakan ada 5.000 kader LMP yang akan ikut berdemo ke Gedung DPR RI," katanya.
Senada, Ketua Mada LMP Provinsi Banten Rudi Ongky menambahkan, pihaknya akan menurunkan 1.000 kader dalam aksi damai bela NKRI untuk menolak pemakzulan Presiden Jokowi yang sah.
"Kami selaku anak bangsa akan terus bersinergi dengan TNI Polri dalam menjaga keutuhan bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. Kami LMP akan menciptakan situasi yang aman, damai, dan sejuk bagi NKRI yang kita cintai," ujarnya.
Ketua Markas Daerah (Kamada) Provinsi Jawa Barat, Awandi Siroj menegaskan, aksi damai bela NKRI untuk menolak pemakzulan presiden yang sah dan Mada provinsi Jawa barat akan menurunkan sekitar 1.500 kader LMP.
Sedangkan Kamada DKI Jakarta Agus Salim mengatakan, untuk aksi damai bela NKRI, pihaknya akan menurunkan kurang lebih 1.000 kader LMP. Saat ini Mabes LMP telah menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi yang dihadiri Ketua Harian, Wakil Panglima Besar Laskar Merah Putih tingkat Nasional, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Wakil Sekjen Mabes LMP, Kepala Kesekretariatan, Ketua Mada Jabar, Mada Banten dan Mada DKI Jakarta di Mabes LMP, Jakarta Barat pada Jumat, 26 Januari 2024.
(cip)
Lihat Juga :
