alexametrics

Puasa dan Lebaran Berpotensi Terjadi Pelanggaran Politik Uang

loading...
Puasa dan Lebaran Berpotensi Terjadi Pelanggaran Politik Uang
Momen bulan puasa dan Lebaran dikhawatirkan terjadi banyak pelanggaran, seperti politik uang. Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
BANDUNG - Momen bulan puasa dan Lebaran dikhawatirkan terjadi banyak pelanggaran, seperti politik uang. Untuk itu tim sukses paslon beserta simpatisan diminta untuk tetap menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan tidak melakukan pelanggaran kampanye.

“Yang rawan dilanggar para peserta pemilu beserta simpatisannya pada Ramadhan ini adalah kampanye di tempat ibadah dan money politics dengan dalih sedekah," ungkap Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung, Hedi Ardia kepada wartawan, Kamis (17/5/2018).

Menurut Hedi, kegiatan sedekah, zakat hingga pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), juga sangat rawan ditumpangi kepentingan politik. Meskipun kegiatan sosial dan keagamaan itu mulia, apabila tidak ditunggangi dengan kepentingan politik praktis untuk mendukung calon tertentu.

Pemberian sedekah ataupun THR akan menjadi pelanggaran pemilu apabila saat memberikan bantuan tersebut disertai dengan adanya penyampaian visi dan misi, foto calon hingga ajakan untuk memilih. “Kalau mau sedekah ya harus ikhlas tidak perlu ada embel-embel agar penerima sedekah itu untuk memilih calon pemberi bantuan," imbuhnya.

Selain itu, saat open house lebaran yang dilakukan elite politik atau petahana yang berafiliasi dengan partai tertentu dan mengusung calon di Pilgub Jabar 2018. Kegiatan open house merupakan sarana silaturahmi yang sudah dilakukan sejak lama oleh sejumlah tokoh, tapi hal itu bukan tidak mungkin justru dimanfaatkan untuk kampanye. "Di dalam open house, hal yang menjadi dugaan pelanggarannya ialah ajakan memilih paslon tertentu," kata Hedi.
(wib)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak