Heboh Presiden Boleh Kampanye, Pakar Komunikasi Politik: Jokowi Sebaiknya Cuti
Rabu, 24 Januari 2024 - 22:49 WIB
loading...
Presiden Jokowi disarankan mengambil cuti jika ingin berkampanye dan memihak kepada salah satu paslon Pilpres 2024. Foto/Dok
A
A
A
BANDUNG - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Emrus mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilihan umum (pemilu), kurang tepat.
"Negara kita ini demokrasi, tetapi dari sudut peran beliau sebagai presiden yang harusnya bersikap netral, saya pikir pandangan tersebut sangat kurang tepat,” kata Emrus dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).
Baca juga; Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Presma Unpad: Kalimat Sensitif dan Sangat Berbahaya
Dia mengatakan, sebagai kepala negara, semestinya Jokowi memposisikan diri sebagai presiden bagi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Sebab, konstitusi telah mengamanatkan Jokowi sebagai presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itu, sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak terhadap satu di antara tiga pasangan calon presiden 2024.
“Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia bisa memberikan suaranya atas dasar independensi. Jadi tidak ada pengaruh presiden terhadap rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya,” jelasnya.
Emrus menegaskan, Jokowi sebagai presiden harus mengayomi semua kandidat. Dia pun mengimbau jika Jokowi ingin berpihak kepada satu di antara tiga paslon peserta Pilpres 2024, sebaiknya mengambil cuti.
Baca juga; PDIP Harap Presiden Jokowi Bersikap Netral di Pilpres 2024
“Mungkin kalau mundur sekalian itu terserah beliau ya. Saya tidak mendorong mundur gitu ya, tapi cuti sajalah semasa dia kampanye. Kekuasaan dan kewenangan itu diberikan kepada wakil presiden,“ tegasnya.
Dia menambahkan, sikap dan pernyataan Jokowi yang cenderung berpihak kepada satu di antara tiga paslon tentu sangat mengecewakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Termasuk di dalamnya para agen perubahan, yakni kalangan intelektual, akademisi, aktivis, budayawan dan lainnya.
Diketahui, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak seusai menyaksikan penyerahan pesawat C-130J A-1344 Super Hercules, Helikopter AS-550 Fennec, dan Helikopter AS-565 Panther dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke TNI AU di Pangkalan TNI AU Halim, Rabu (24/1/2024). Prabowo sebagai Menhan tampak berada di samping agak belakang Jokowi saat momentum itu terjadi.
Emrus mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilihan umum (pemilu), kurang tepat.
"Negara kita ini demokrasi, tetapi dari sudut peran beliau sebagai presiden yang harusnya bersikap netral, saya pikir pandangan tersebut sangat kurang tepat,” kata Emrus dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).
Baca juga; Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Presma Unpad: Kalimat Sensitif dan Sangat Berbahaya
Dia mengatakan, sebagai kepala negara, semestinya Jokowi memposisikan diri sebagai presiden bagi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Sebab, konstitusi telah mengamanatkan Jokowi sebagai presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itu, sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak terhadap satu di antara tiga pasangan calon presiden 2024.
“Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia bisa memberikan suaranya atas dasar independensi. Jadi tidak ada pengaruh presiden terhadap rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya,” jelasnya.
Emrus menegaskan, Jokowi sebagai presiden harus mengayomi semua kandidat. Dia pun mengimbau jika Jokowi ingin berpihak kepada satu di antara tiga paslon peserta Pilpres 2024, sebaiknya mengambil cuti.
Baca juga; PDIP Harap Presiden Jokowi Bersikap Netral di Pilpres 2024
“Mungkin kalau mundur sekalian itu terserah beliau ya. Saya tidak mendorong mundur gitu ya, tapi cuti sajalah semasa dia kampanye. Kekuasaan dan kewenangan itu diberikan kepada wakil presiden,“ tegasnya.
Dia menambahkan, sikap dan pernyataan Jokowi yang cenderung berpihak kepada satu di antara tiga paslon tentu sangat mengecewakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Termasuk di dalamnya para agen perubahan, yakni kalangan intelektual, akademisi, aktivis, budayawan dan lainnya.
Diketahui, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak seusai menyaksikan penyerahan pesawat C-130J A-1344 Super Hercules, Helikopter AS-550 Fennec, dan Helikopter AS-565 Panther dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke TNI AU di Pangkalan TNI AU Halim, Rabu (24/1/2024). Prabowo sebagai Menhan tampak berada di samping agak belakang Jokowi saat momentum itu terjadi.
(wib)
Lihat Juga :
