Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Presma Unpad: Kalimat Sensitif dan Sangat Berbahaya

BANDUNG - Presiden Mahasiswa Universitas Padjajaran ( Unpad ), Haikal Febrian Syah ikut menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak di Pilpres 2024.

Haikal menilai, jika pernyataan Jokowi sebagai seorang Kepala Negara adalah tindakan bodoh dan sangat memalukan.

"Terkait statemen pak Jokowi bahwa Presiden itu boleh berkampanye itu adalah tindakan yang paling bodoh yang saya lihat dan sangat memalukan," ucap Haikal saat dihubungi, Rabu (24/1/2024).



Sebagai seorang kepala negara, Haikal mengatakan, Jokowi seharusnya tidak mengucapkan pernyataan yang dapat mengundang kegaduhan pada Pilpres 2024 ini.

“Karena Presiden Jokowi merupakan seorang kepala negara dan juga pemimpin pemerintahan yang harusnya dia tidak mengucapkan hal seperti itu. Karena ini dianggap dapat mengganggu stabilitas tahun politik 2024," katanya.

Menurut Haikal, seharusnya Jokowi bisa lebih bijaksana dan beretika dalam menyampaikan statemen di muka publik. “Karena kalimat yang dikeluarkan itu adalah kalimat yang sensitif dan sangat berbahaya bila direspon oleh publik," ungkapnya.

Haikal pun berharap, apa yang telah dilontarkan oleh Jokowi tidak membuat kondisi politik semakin memanas. Ditambah lagi, keberpihakan presiden itu juga bisa jadi akan berpengaruh dalam kontestasi pilpres dan pilkada.



"Itu sangat disayangkan bagi kami, bagi saya pribadi, ucapan itu keluar dan seharusnya ucapan itu tidak keluar dari Presiden," imbuhnya.

Di sisi lain, Haikal juga mengkritisi pernyataan Jokowi terkait dengan diperbolehkannya pajabat publik berkampanye namun tidak memakai fasilitas negara. Menurut Haikal, hal ini juga merupakan tindakan yang konyol.

"Saya sih tidak mau bersuudzan atau bagaimana, karena ini sih sebuah hal yang konyol saja," ujarnya.

Sebab menurutnya, jika presiden sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan sudah berpihak kepada kontestan pemilu, bukan tidak mungkin para ASN ataupun TNI/Polri akan bersikap yang sama.



"Kalau presiden saja sudah menyatakan dukungan atau sikap politik, bukan tidak mungkin abuse of power itu terjadi, juga penggunaan-penggunaan kendaraan politik yang digunakan itu adalah fasilitas negara. Itu bukan hal yang tidak mungkin, apalagi sudah di level bawah," tuturnya.

Haikal juga memandang, pernyataan Jokowi ini akan berpengaruh terhadap kepentingan-kepentingan negara ataupun aset-aset negara juga dapat digunakan untuk kepentingan pilpres atau pilkada.

"Dan itu sudah terjadi ko beberapa kali, kita lihat beberapa waktu terakhir kita lihat ada yang pemukulan dari aparat ataupun aparatur desa yang menyatakan pada salah satu paslon dan sebagainya," tandasnya.