Mahfud MD Tak Permasalahkan Presiden dan Menteri Boleh Kampanye
Rabu, 24 Januari 2024 - 17:15 WIB
loading...
Cawapres Mahfud MD. Foto/SINDOnews
A
A
A
BANTUL - Cawapres Mahfud MD tidak mempermasalahkan jika presiden dan menteri ikut berkampanye menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang membolehkan Presiden dan Menteri untuk berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menganggap sah-sah saja jika seorang presiden berkata seperti itu. Namun untuk para menteri termasuk dirinya yang kini menjabat Menko Polhukam bebas untuk mengikutinya atau tidak.
”Ndak papa pak presiden mengatakan begitu. Ndak papa, toh saya mau ikut atau ndak itu terserah saya,” kata Mahfud usai menghadiri Halaqoh dan Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Bantul, Selasa (24/1/2024).
Baca Juga: TKN Klaim Presiden Jokowi Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Istana
Mahfud sendiri enggan berkomentar berkaitan dengan aturan presiden ataupun menteri boleh berkampanye. dia hanya mengarahkan agar menanyakan ke Biro Hukum Sekretariat Negara.“(Aturannya) Tanya ke biro hukun sekretstis negara saja,” jawab Mahfud singkat.
Mahfud menganggap apa yang diungkapkan presiden Jokowi tidak memperkeruh suasana Pemilu sekarang. Mahfud justru mengaku saat ini tambah sejuk karena berada di PonPes An Nur Ngrukem.“Ndak memperkeruh suasana. Saya malah ndak keruh, sejuk di sini,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak.
Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
Baca Juga: Pakar Hukum Sentil Jokowi: Presiden Berbakti pada Nusa dan Bangsa, Bukan Anak dan Keluarga
”Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
“Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri boleh,” katanya.
Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara. “Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi.
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menganggap sah-sah saja jika seorang presiden berkata seperti itu. Namun untuk para menteri termasuk dirinya yang kini menjabat Menko Polhukam bebas untuk mengikutinya atau tidak.
”Ndak papa pak presiden mengatakan begitu. Ndak papa, toh saya mau ikut atau ndak itu terserah saya,” kata Mahfud usai menghadiri Halaqoh dan Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Bantul, Selasa (24/1/2024).
Baca Juga: TKN Klaim Presiden Jokowi Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Istana
Mahfud sendiri enggan berkomentar berkaitan dengan aturan presiden ataupun menteri boleh berkampanye. dia hanya mengarahkan agar menanyakan ke Biro Hukum Sekretariat Negara.“(Aturannya) Tanya ke biro hukun sekretstis negara saja,” jawab Mahfud singkat.
Mahfud menganggap apa yang diungkapkan presiden Jokowi tidak memperkeruh suasana Pemilu sekarang. Mahfud justru mengaku saat ini tambah sejuk karena berada di PonPes An Nur Ngrukem.“Ndak memperkeruh suasana. Saya malah ndak keruh, sejuk di sini,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak.
Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
Baca Juga: Pakar Hukum Sentil Jokowi: Presiden Berbakti pada Nusa dan Bangsa, Bukan Anak dan Keluarga
”Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
“Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri boleh,” katanya.
Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara. “Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi.
(ams)
Lihat Juga :
