Ketua Pemuda Adat Papua Tegaskan NKRI Sudah Final
Kamis, 30 April 2020 - 19:33 WIB
loading...
Ketua Pemuda Adat Papua (PAP) Yan Christian Arebo didampingi Wakil Ketua Marianus Komanik bersama Pemuda Mandala Trikora Papua, Ali Kabiyai menegaskan Papua adalah final bagian NKRI. Foto/iNews TV/Edy Siswanto
A
A
A
JAYAPURA - Tanggal 1 Mei 2020 adalah Hari Peringatan 57 tahun masuknya Papua integral ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain disebut hari integrasi, beberapa kalangan berbeda haluan menyebut 1 Mei sebagai hari aneksasi Papua.
Ketua Pemuda Adat Papua (PAP) Yan Christian Arebo didampingi Wakil Ketua Marianus Komanik bersama Pemuda Mandala Trikora Papua, Ali Kabiyai saat menggelar jumpa pers di Abepura, Jayapura menolak sebutan anekasi, dan menegaskan Papua adalah final bagian NKRI. (Baca juga: Mau Melahirkan, Ibu Hamil Ditolak RS-Bidan dan Harus Jalan Kaki 5 Km)
Yan Christian Arebo meminta warga tidak terprovokasi atas pihak-pihak yang ingin memanaskan situasi atas status Papua. "Mari berpikir positif, tetap menghargai umat beragama yang saat ini umat muslim menjalankan ibadah puasa. Sehingga saya meminta kepada seluruh masyarakat bahwa dalam rangka memperingati 1 Mei 1969, jangan ada gerakan-gerakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan NKRI," katanya, Kamis (30/4/2020). (Baca juga: Dampak COVID-19, Warga Woedoa NTT Makan Ubi Hutan Beracun)
Terlebih, saat ini sedang pandemi COVID-19 yang disarankan oleh pemerintah untuk sama-sama tetap di rumah dan menjaga social distancing. "Tidak boleh ada ribut-ribut karena saat ini kita lagi dihadapkan dengan pandemi COVID-19, yang mana pemerintah sedang gencar-gencaranya menyarankan kita untuk tetap di rumah, cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas, melakukan social distencing dan pshysical distancing, serta pakai masker jika ada keperluan di luar rumah. Jadi tidak udah dipermasalahkan 1 Mei, karena sudah final," tegasnya.
Sedangkan Ali Kabiyai tegas menyebut tidak ada aneksasi. Sedangkan yang ada adalah integrasi melalui Pepera 1969 oleh para pejuang dan pendahulu Papua. "Saya tegaskan bahwa Indonesia tidak menganeksasi Papua. Papua sudah sah ke dalam bingkai NKRI. Mari kita bersama-sama bersatu membangun Papua yang lebih bermartabat, lebih bermoral di dalam bingkai NKRI. Mari kita sama-sama saling menyayangi antara sesama suku bangsa yang ada di Papua. Sebab Papua merupakan barometer Kebhinekaan di Indonesia," ucapnya.
Dia juga mengucapkan terimakasih atas kinerja TNI/Polri yang telah menyalurkan bantuan sambako dan bahan makanan kepada masyarakat terdampak pembatasan aktivitas akibat COVID-19.
"Kami sampaikan terima kasih kapada Pemprov Papua atas penanganan COVID-19, dan mendukung Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih dan juga instansi lain yang telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sehingga hal ini patut menjadi perhatian kita bersama. Bersama kita bisa lawan COVID-19," tandasnya.
Sementara Marianus Komanik mengaku jika 57 tahun peringatan integralnya Papua kedalam NKRI harus juga dibarengi dengan perbaikan pelayanan pemerintah kepada rakyat Papua.
"Papua dengan Indonesia sudah final. Warga dan masyarakat Papua adalah warga negara Indonesia. Harus ada perbaikan pelayanan pemerintah. Ada jaminan sosial dan pembangunan ekonomi yang baik kepada warga Papua, agar rasa dimiliki sebagai warga Indonesia itu terus ada," tegasnya.
Dia pun tegas menolak gerakan peringatan 1 Mei dalam sebuah aksi yang melibatkan banyak massa. "Kita harus mendukung langkah pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, semua kegiatan- kegiatan yang mengumpulkan banyak orang untuk ditiadakan," katanya.
Ketua Pemuda Adat Papua (PAP) Yan Christian Arebo didampingi Wakil Ketua Marianus Komanik bersama Pemuda Mandala Trikora Papua, Ali Kabiyai saat menggelar jumpa pers di Abepura, Jayapura menolak sebutan anekasi, dan menegaskan Papua adalah final bagian NKRI. (Baca juga: Mau Melahirkan, Ibu Hamil Ditolak RS-Bidan dan Harus Jalan Kaki 5 Km)
Yan Christian Arebo meminta warga tidak terprovokasi atas pihak-pihak yang ingin memanaskan situasi atas status Papua. "Mari berpikir positif, tetap menghargai umat beragama yang saat ini umat muslim menjalankan ibadah puasa. Sehingga saya meminta kepada seluruh masyarakat bahwa dalam rangka memperingati 1 Mei 1969, jangan ada gerakan-gerakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan NKRI," katanya, Kamis (30/4/2020). (Baca juga: Dampak COVID-19, Warga Woedoa NTT Makan Ubi Hutan Beracun)
Terlebih, saat ini sedang pandemi COVID-19 yang disarankan oleh pemerintah untuk sama-sama tetap di rumah dan menjaga social distancing. "Tidak boleh ada ribut-ribut karena saat ini kita lagi dihadapkan dengan pandemi COVID-19, yang mana pemerintah sedang gencar-gencaranya menyarankan kita untuk tetap di rumah, cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas, melakukan social distencing dan pshysical distancing, serta pakai masker jika ada keperluan di luar rumah. Jadi tidak udah dipermasalahkan 1 Mei, karena sudah final," tegasnya.
Sedangkan Ali Kabiyai tegas menyebut tidak ada aneksasi. Sedangkan yang ada adalah integrasi melalui Pepera 1969 oleh para pejuang dan pendahulu Papua. "Saya tegaskan bahwa Indonesia tidak menganeksasi Papua. Papua sudah sah ke dalam bingkai NKRI. Mari kita bersama-sama bersatu membangun Papua yang lebih bermartabat, lebih bermoral di dalam bingkai NKRI. Mari kita sama-sama saling menyayangi antara sesama suku bangsa yang ada di Papua. Sebab Papua merupakan barometer Kebhinekaan di Indonesia," ucapnya.
Dia juga mengucapkan terimakasih atas kinerja TNI/Polri yang telah menyalurkan bantuan sambako dan bahan makanan kepada masyarakat terdampak pembatasan aktivitas akibat COVID-19.
"Kami sampaikan terima kasih kapada Pemprov Papua atas penanganan COVID-19, dan mendukung Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih dan juga instansi lain yang telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sehingga hal ini patut menjadi perhatian kita bersama. Bersama kita bisa lawan COVID-19," tandasnya.
Sementara Marianus Komanik mengaku jika 57 tahun peringatan integralnya Papua kedalam NKRI harus juga dibarengi dengan perbaikan pelayanan pemerintah kepada rakyat Papua.
"Papua dengan Indonesia sudah final. Warga dan masyarakat Papua adalah warga negara Indonesia. Harus ada perbaikan pelayanan pemerintah. Ada jaminan sosial dan pembangunan ekonomi yang baik kepada warga Papua, agar rasa dimiliki sebagai warga Indonesia itu terus ada," tegasnya.
Dia pun tegas menolak gerakan peringatan 1 Mei dalam sebuah aksi yang melibatkan banyak massa. "Kita harus mendukung langkah pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, semua kegiatan- kegiatan yang mengumpulkan banyak orang untuk ditiadakan," katanya.
(shf)
Lihat Juga :
