PSHT Tolak Ditumpangi Kepentingan Politik

SRAGEN - Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menegaskan tidak berhubungan dengan gerakan politik manapun. Mengingat saat ini memasuki tahun politik, organisasi yang memiliki massa yang banyak rawan untuk ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Ketua Umum PSHT Pusat Muhammad Taufik menyampaikan terkait tahun politik ini, pihaknya menegaskan sebagai organisasi persaudaraan tidak ingin terjebak dalam politik praktis.

Lantas pihaknya menegaskan dalam kegiatan yang diselenggarakan PSHT untuk guyub rukun dan ikut membantu pemerintah untuk menyejukkan suasana.

”Dalam tahun politik ini kita membantu menentramkan dan menyejukkan suasana, bukan justru membuat kisruh,” tegasnya dalam pelantikan pengurus baru PSHT Sragen di Pendopo rumah dinas Kabupaten Sragen, Senin (1/5/2018).

Dia menyampaikan, warga PSHT sangat banyak dan perlu disadari tetap ada kepentingan politik yang ingin memanfaatkan.

Dengan kegiatan yang bersikap netral menegaskan bahwa PSHT tidak berafiliasi dengan parpol manapun. Langkah ini diambil untuk menjaga kerukunan antar warga PSHT.

Taufik juga tidak menepis masih sering adanya konflik yang melibatkan warga PSHT di sejumlah tempat. Termasuk juga yang ada di Sragen. Namun demikian pihaknya sudah menegaskan bahwa siapapun yang melanggar hukum tetap diproses.

”Kami terus mengingatkan bahwa yang melanggar hukum tetap diproses secara hukum, namun kami juga mengingatkan jangan sampai menimbulkan gesekan baik sesama warga maupun dengan masyarakat,” timpalnya.

Sementara Ketua Harian DKP PSHT, Sunyoto Tri Laksono menambahkan bahwa PSHT itu mengaplikasikan budaya yang luhung. Pihaknya menyampaikan PSHT selalu mendukung pemerintahan yang sah.

Dia menegaskan organisasi ini tidak berpolitik praktis. Pihaknya membebaskan warga PSHT memberikan dukungan setiap pribadi warga PSHT menggunakan hak politiknya.

”Kita mengutamakan persaudaraan, dan kita taat hukum. kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kita sangat tidak mendukung jika penyelesaian masalah menggunakan kekerasan,” ujarnya.

Ketua Cabang PSHT Sragen Surtono menyampaikan terkait proses kaderisasi terjadi secara alami. Pihaknya menyampaikan terkait pergantian kepengurusan karena sudah sesuai regulasi 5 tahunan.

Soal warga PSHT sendiri, Surtono menyampaikan di Indonesia sudah jutaan. Sedangkan di Sragen saja diperkirakan ada 60 ribu warga PSHT. ”Jumlah yang banyak tersebut tercatat sejak sekitar tahun 1986.