Dikeluhi Biaya SMA/SMK, Puti Soekarno: Nanti Gratis!

LUMAJANG - Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno kembali mengangkat program pendidikan gratis untuk SMA/SMK di Jawa Timur. Puti dikeluhi warga di Lumajang akibat kebijakan pendidikan yang berbayar.

“Sekarang ini SMA/SMK Negeri yang dikelola Pemprov Jawa Timur ditarik biaya. Ini memberatkan masyarakat. Apakah nanti Mbak Puti punya rencana menggratiskan?” tanya Suci, seorang ibu di Tempeh Kidul, Lumajang, Selasa (13/3/2018).

Pasangan Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) itu menegaskan, wajib belajar 12 tahun menjadi fokus yang dia jamin pelaksanaannya di Jawa Timur.

“Gus Ipul dan saya telah sepakat untuk menggratiskan kembali SMA/SMK Negeri yang dikelola Pemprov Jawa Timur. Ini diperlukan anggaran sekitar Rp1,5 triliun, dan itu akan langsung kami alokasikan begitu terpilih nanti,” kata Puti Guntur Soekarno dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Selasa (13/3/2018).

Komitmen Gus Ipul dan Puti Guntur itu dituangkan dalam dokumen visi-misi keduanya, yang diserahkan ke KPU Jawa Timur.

“Kami menyebutnya program Dik Dilan. Singkatan dari Pendidikan Digratiskan Berkelanjutan. Selain penggratisan SMA/SMK, kami menyiapkan beasiswa untuk ribuan sarjana agar anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa berkuliah dan menjadi generasi unggul,” kata Puti.

Dengan jaminan kebijakan itu, Puti Guntur berharap, kelak ke depan puteri-puteri di Jawa Timur dapat menempuh tuntas pendidikan 12 tahun. Kendala-kendala biaya diatasi dengan arah kebijakan yang pro-rakyat.

“Karena pemerintah kota dan kabupaten juga telah membuat kebijakan pendidikan gratis untuk SD dan SMP. Sedang SMA/SMK Negeri menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Timur sesuai UU,” kata Puti.

Selain sekolah negeri, Gus Ipul dan Puti Guntur telah merencanakan pemberian subsidi untuk Madrasah Aliyah dan SMA/SMK swasta. “APBD Jawa Timur cukup untuk membiayai kebijakan itu,” katanya.

Di Tempeh Kidul Lumajang, cucu Bung Karno itu bertemu dengan para pengrajin batik tradisional. Puti bercerita, saat Bung Karno menjadi presiden, ada kebijakan nasional untuk menjadikan batik sebagai pakaian nasional.

“Saat itu batik menjadi alat pemersatu bangsa,” kata Puti. Seorang pengrajin pun mengusulkan agar kelak siswa-siswa sekolah di Jawa Timur diwajibkan untuk mengenakan pakaian batik tradisional. Puti menyanggupi aspirasi itu.

“Selain itu, kami juga siapkan pemberdayaan UMKm seperti batik ini, ada jaminan akses ke perbankan, ada pinjaman dengan bunga murah melalui skema kolaborasi Pemprov Jatim dan perbankan,” tandas Puti.