Pelaku IKM Curhat Masih Ada Pungli ke Staf Kepresidenan

BANDUNG BARAT - Para pelaku industri kecil menengah (IKM) se-Bandung Raya, Jawa Barat, mengeluhkan adanya praktik pungutan liar (pungli) kepada perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) Senior Advisor Andi Widjajanto.

Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan minimnya permodalan menyebabkan pelaku IKM semakin terjepit karena jika dikalkulasikan nilai pungli itu angkanya bisa sangat fantastis.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia (APKMI) Aming Supriatna membenarkan, banyak anggotanya yang harus membayar tip kepada oknum saat memasarkan atau menjual barangnya ke Jakarta. Bahkan dalam sekali jalan ada anggotanya yang harus mengeluarkan Rp1 juta untuk uang keamanan baik saat di jalan ataupun ketika berjualan di Tanah Abang.

"Yang menjadi persoalan utama para IKM adalah permodalan, bahan baku, dan juga masih adanya pungli," ucapnya saat ditemui di Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Agility Internasional, di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Terkait ini, Senior Advisor Kantor Staff Presiden (KSP) Andi Widjajanto mengatakan, informasi itu sangat berharga bagi pihaknya. Apalagi selama ini Presiden Joko Widodo menaruh perhatian terhadap tumbuh kembangnya pelaku usaha kecil serta serius dalam memberantas pungli. "Ini menjadi perhatian kami dan akan ditindaklanjuti," ucapnya.

Lebih lanjut, persoalan IKM juga adalah terkait bahan baku, permodalan, serta rantai distribusi pemasaran yang cukup panjang. Akibatnya harga jual menjadi mahal dan tidak kompetitif.

Padahal saat ini banyak barang-barang impor khususnya dari China yang masuk dengan menawarkan harha murah padahal dari segi kualitas masih di bawah produk-produk dalam negeri.

Ke depan, pemerintah juga akan menghadirkan pusat logistik berikat semacam di Batujajar, KBB. yaitu mulai Kabupaten Bandung hingga di Kabupaten Bogor. Di Indonesia ada sebanyak 70 PLB tapi untuk tekstil hanya di Batujajar dan Bekasi.

"Indonesia harus bersaing dengan Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar dalam produk tekstil. Sehingga kami berharap banyak yang berinvestasi mendirikan pabrik tekstil di Jabar dan Jateng," imbuhnya.