TNI Tegaskan Netral saat Pilkada dan Pemilu di Provinsi Kepri

PEKANBARU - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan akan bersikap netral pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Netralitas TNI akan berupaya untuk mengawal dan menjaga pelaksanaan Pilkada serentak dan Pemilu, khususnya Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Tanjungpinang.

TNI nantinya akan menurunkan sejumlah prajurit dalam membantu pengamanan pesta demokrasi tersebut.

"Saya tegaskan TNI netral, sekali lagi netral, sekali lagi netral, dan sekali lagi netral," ujar Komandan Korem 033/Wira Pratama (WP) Brigjen TNI Gabriel Lema saat ditemui di Makorem 033/WP, Senggarang, Tanjungpinang, Jumat (19/1/2018).

Gabriel meminta dalam kenetralan TNI supaya jangan ada pihak proaktif mengajak prajurit TNI untuk berpihak.

Dia menyadari dengan tingkat kemampuan dan tingkat keterbatasan, apabila ada ditemukan masalah TNI akan hadir di sana. Namun, kehadiran TNI jangan sampai dianggap bahwa berpihak yang dapat melunturkan netralitas TNI.

"Pemantauan akan terus dilakukan, hanya kita pamahami dari jarak tertentu dengan pelaksanaan tempat-tempat tertentu akan disesuaikan dengan netralitas TNI," ujar dia.

Menurut dia, kalau sudah netral lahir dan batin TNI akan mengawal dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan apabila anggota TNI ditemukan berpihak atau mendukung partai politik (pasangan calon Pilkada dan Pemilu) akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara internal TNI juga sudah diatur apabila ada anggota TNI yang berpihak sebelah dengan pasangan calon maupun partai politik.

"Tolong bantu kita, yang jelas netralitas TNI akan digunakan. Kalau sampai ditemukan ada terlibat sudah pasti akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar dia.

Di tempat sama, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R Eko Suyatno menambahkan kalau ada anggotanya yang berpihak menindak tegas.

Dia menjelaskan, untuk Pilkada serentak 2018, khususnya Pilwakot Tanjungpinang tidak ada anggota TNI maupun Polri yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu.

"Sudah diatur itu (kalau ada anggota yang mendukung). Pilkada tahun ini di wilayah kita nggak ada (anggota TNI-Polri yang mencalonkan diri). Kita tak usah pikirkan di luar wilayah kita," kata Eko.

Dia menyampaikan, pihaknya akan membantu pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak dan Pemilu 2019 mendatang. TNI pasti akan membantu mensukseskan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu berjalan dengan aman dan lancar.

"Perbantuan sudah pasti, sudah ada undang-undang TNI (pengamanan Pilkada) sesuai mekanisme yang ada, kita (TNI) akan membantu pengamanannya," tandas Eko.