Jelang Pilgub Jabar, Politikus PDIP Minta TNI-Polri Kompak Jaga Stabilitas Politik

BANDUNG - Provinsi Jawa Barat dinilai rawan konflik jelang pelaksanaan Pilgub Jabar dan Pilkada Serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar. TNI dan Polri serta masyarakat diminta kompak menjaga stabilitas politik, agar konflik yang disebabkan pilkada tak terjadi di Jabar.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Waras Wasisto menyusul pernyataan yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto, beberapa waktu lalu, yang menilai Jabar memiliki potensi kerawanan Pilkada Serentak 2018.

Menurut Waras, pernyataan Menko Polhukam Wiranto tersebut tidak dapat dianggap sepele. Pihaknya yakin, pernyataan tersebut berdasarkan data dan hasil analisa.

"Catatan Menko Polhukam tersebut harus segera disikapi secara aktif, dalam hal ini oleh TNI dan Polri yang bertugas menjaga stabilitas politik di Jabar," kata Waras di Bandung, Kamis (18/1/2018).

Selain itu, Waras pun mengingatkan peran masyarakat yang dinilainya paling utama dalam menjaga proses demokrasi di Jabar menjadi sukses tanpa disertai kegaduhan.

"Karenanya, kita yang berada di Jawa Barat harus berperan aktif dalam mengantisipasinya. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat agar kompak menjaga stabilitas Jabar," tuturnya.

Jika semua pihak ikut bertanggung jawab, kata Waras, pihaknya yakin kontestasi Pilkada Serentak 2018 di Jabar akan berjalan kondusif dan kekhawatiran terjadinya kerawanan bisa dihindari.

Waras juga mengakui, Provinsi Jabar menjadi wilayah yang rawan konflik terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Potensi itu terlihat dari kontestasi Pilgub Jabar dan Pilkada Serentak di 16 kabupaten/kota.

"Selain Pilgub Jabar, ada 16 kabupaten/kota yang ikut kontestasi. Ini tentunya akan memicu konflik politik, tapi jika proses ini kita jaga dengan tanggung jawab menjaga stabilitas, tentunya hal-hal yang tidak diinginkan akan terhindar. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menjaganya."