Ribuan Pendukung Bupati Cantik Talaud Tolak Penonaktifan Sri Wahyumi

MANADO - Ribuan pendukung Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip menolak penonaktifan sementara yang dilakukan Mendagri terhadap kepala daerah mereka meski hanya tiga bulan. Mereka telah memadati kantor Bupati Talaud dan menunggu kedatangan orang nomor satu di daerah kepulauan tersebut sepulangnya dari Kota Manado sejak Senin pagi (15/1/2018). (Baca: Ini Alasan Kemendagri Copot Bupati Cantik Talaud)

Bupati sendiri saat tiba di lokasi kantor bupati dielu-elukan pendukungnya. Pemberhentian sementara Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip akibat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat tanpa izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari tanggal 20 Oktober hingga 13 November 2017 memang mendapat simpati dari ribuan pendukungnya di Talaud.

Dihadapan ribuan warga, bupati yang berparas cantik dan dikenal dekat dengan rakyat itu menyatakan sangat menyayangkan penonaktifan dirinya selama tiga bulan karena melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dalam rangka memenuhi undangan pemerintah Amerika untuk mengikuti kegiatan tentang ekonomi maritim.

"Perlu bapak-ibu tahu, keberangkatan saya ke luar negeri tidak menggunakan biaya daerah, tidak membawa staf dan kunjungan ke sana bukan dalam rangka dinas, tetapi undangan secara pribadi dan itu dipermasalahkan," ujar Manalip dalam orasinya dihadapan ribuan pendukungnya yang disambut riuh, Senin (15/8/2018).

Meski demikian Manalip mengatakan akan tetap menghormati proses hukum dan menerima penonaktifan dirinya sebagai Bupati Talaud.

Meskipun Manalip mengaku menerima surat tersebut, namun ribuan pendukungnya tetap menolak penonaktifan Bupati Talaud.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan ini bukanlah kesalahan yang pertama kali dilakukan Manalip.

"Yang saya ketahui dia sudah pernah dapat surat teguran zaman Gubernur Sarundajang, zaman pejabat Gubernur Sumarsono, kemarin itu sangat fatal karena itu dari DPR RI memberikan surat ke kita, dari DPD RI memberikan surat ke kita, terakhir dari Mendagri," ujar Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

Selain ketidakhadiran di acara kedinasan, yang paling fatal menurut Dondokambey yaitu meninggalkan tugas tanpa meminta izin kepada Pemerintah dalam negeri. Terkait adanya penolakan dari warga Talaud terhadap SK penonaktifan tersebut, Dondokambey menanggapi biasa saja.

"Emang Talaud itu wilayah mana? Talaud itukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan cuma gubernur yang akan mengamankan SK Presiden itu, semua aparat keamanan pasti akan mengamankan," jelas Dondokambey.