alexametrics

DPC Hanura Purwakarta Dukung Sikap Tegas KPU Tolak Rustandie-Dikdik

loading...
DPC Hanura Purwakarta Dukung Sikap Tegas KPU Tolak Rustandie-Dikdik
Pengurus Partai Hanura tingkat DPC hingga ranting di Kabupaten Purwakarta menggelar rapat internal menyikapi SK ganda terhadap dua bakal pasangan calon (bapaslon). Foto/SINDOnews/Asep Supiandi
A+ A-
PURWAKARTA - DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta mendukung keputusan KPUD Purwakarta terkait penolakan terhadap bakal pasangan calon (bapaslon) Rustandie-Dikdik Sukardi yang diusung Partai Gerindra serta Hanura. Alasan dukungan tersebut karena DPC Partai Hanura menilai pengusungan terhadap bapaslon Anne Ratna Mustika (Ambu)-H Aming sudah final.

Sekretaris DPC Partai Hanura Purwakarta AA Ojat Sudrajat  menegaskan, sikap partainya untuk mendukung keputusan KPUD Purwakarta tidaklah datang secara tiba-tiba. Namun, berdasarkan keputusan bersama dalam rapat internal yang dihadiri semua pengurus partai dari tingkat DPC hingga ranting. Selain itu, dukungan ini pun berdasarkan kajian mendalam tentang autentikasi dan legalitas surat keputusan (SK) pengusungan bapaslon.

"Kami menyatakan bahwa SK Nomor SKEP/B/045/DPP-HANURA-I/2018 yang berisi pengusungan terhadap Anne Ratna Mustika-H Aming memiliki legalitas kuat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Hanura. Selain itu, dengan SK ini telah lebih dulu mengusung bapaslon mendaftar ke KPUD," kata AA, Jumat (12/1/2018).

Dia kembali menegaskan, ketika kemudian muncul SK baru bernomor SKEP/B/082/DPP-HANURA-I/2018 yang mengusung bapaslon lain, SK itu memiliki kedudukan yang lemah. Apalagi regulasi menyatakan bahwa tidak bisa parpol pengusung mengubah atau mencabut SK dukungan terhadap bapaslon yang telah didaftarkan. "Kami mengapresiasi sikap tegas KPUD terhadap penolakan itu," ujarnya.

DPC Partai Hanura Purwakarta secara mendadak menggelar rapat di Hotel Grand Situ Buleud, Jalan Siliwangi, Kabupaten Purwakarta, Jumat (12/1/2018). Rapat dihadiri semua pengurus di tingkat DPC, PAC, dan para ketua ranting. Rapat itu berkaitan dengan sikap partai terhadap persoalan SK ganda partai tersebut saat pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) di KPUD Purwakarta pada 10 Januari 2018. (Baca juga: Kericuhan Warnai Pendaftaran Calon Bupati Purwakarta).
(zik)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak