6 Kota dan Kabupaten di Jabar Terdampak Gempa Tasik

CIAMIS - Terdapat enam kota dan kabupaten di Jawa Barat yang mengalami dampak gempat Tasikmalaya berkekuatan 6,9 Skala Richter (SR) pada Jumat (15/12/2017) sekitar pukul 23.47 WIB. Keenam daerah itu antara lain, Kabupaten Bandung, Ciamis, Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Dicky Syahroni mengatakan, data itu berdasarkan update petugas BPBD Jabar per pukul 12.00 WIB, Sabtu (16/12/2017). Di Kabupaten Bandung, gempa tektonik yang berpusat di 45 kilometer barat daya Tasikmalaya itu, mengakibatkan dua rumah rusak berat.

Kemudian di Kabupaten Ciamis terdapat 188 rumah rusak yang terdiri atas rusak berat 80, sedang 83, dan ringan 50. Kabupaten Garut 27 rumah rusak sedang. Kabupaten Tasikmalaya 109 rumah dan bangunan umum rusak (rusak berat 44 unit dan sedang 65). Kabupaten Pangandaran 91 rumah rusak (38 rusak berat, sedang 20, ringan 33), dan Kota Banjar tujuh bangunan.

“Untuk korban jiwa akibat gempa dipastikan satu orang yang di Ciamis. Sebenarnya dilaporkan dua, namun yang satu lagi bukan akibat gempa tetapi karena sakit. Sedangkan korban luka berat yang terdata baru enam orang. Namun untuk jumlah pastinya, anggota masih terus melakukan pendataan,” kata Dicky saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (16/12/2017).

Dicky yang sedang berada di Kabupaten Ciamis, mengemukakan, titik pengungsian baru ada satu di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak berat akibat gempa. “Saat ini BPBD Jabar tengah membuatkan posko pengungsian di sana,” ujar dia.

Untuk kesiapan logistik, tutur Dicky, sejak jauh hari BPBD Jabar telah membagikannya ke BPBD kabupaten/kota. Namun, tadi malam BPBD Jabar mengirimkan logistik tambahan untuk Kabupaten Ciamis karena memang stok logistik di sana kurang. Logistik yang dikirimkan berupa, makanan siap saji, beberapa tenda, dan kebutuhan lain, seperti untuk anak-anak dan perempuan.

Terkait rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah warga yang rusak, BPBD akan melakukan pendataan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Saat ini, penanggulangan bencana yang dilakukan dalam konteks kedaruratan lebih dulu. Untuk rehabilitasi, masih butuh waktu.

“Kami dari Pusdalops BPBD Jabar terus memberikan informasi melalui media sosial agar masyarakat tidak termakan isu-isu yang menyesatkan. Masyarakat disarankan mengakses informasi dari media dari sumber yang bertanggung jawab menyiarkan, seperti BMKG, BPBD, dan BNPB. Informasi dari akun pribadi yang tak memiliki kapasitas untuk menyiarkan informasi sebaiknya diabaikan,” tandas Dicky.