Hindari 'Kawin Paksa', Ridwan Kamil Bisa Pilih Pendamping Sendiri

BANDUNG - Bakal Cagub Jawa Barat Ridwan Kamil terancam 'kawin paksa' dengan calon pasangannya menyusul langkahnya yang memilih konvensi untuk menentukan pendampingnya di Pilgub Jabar 2018.

Istilah 'kawin paksa' sendiri kerap dialami calon pasangan kepala daerah. Mereka harus tunduk kepada keinginan parpol pengusungnya, meski tak memiliki kedekatan, baik secara emosional maupun politik. Akibatnya, kinerja keduanya sebagai kepala daerah pun tak maksimal.

"Calon gubernur dan wakil gubernur itu harus memiliki political chemistry, bukan hanya disepakati partai pengusung. Seharusnya, Emil (Ridwan Kamil) bisa memilih calon wakil gubernurnya sendiri tanpa terpengaruh pihak lain," kata pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Firman Manan melalui sambungan telepon selulernya, Senin (4/12/2017).

Menurut Firman, dengan memilih konvensi, Emil terancam mengalami 'kawin paksa' seperti yang banyak dialami pasangan calon kepala daerah lainnya. Meskipun secara kualitas pasangangannya baik, Firman menegaskan tanpa kedekatan emosional maupun politis, kinerja Emil dan wakilnya itu diragukan.

Karena itu, meski akan meminta rekomendasi pasangannya lewat ajang konvensi, keputusan akhirnya harus tetap berada di tangan Emil sendiri. Hal itu dinilainya sangat penting karena Emil sendirilah yang mengetahui kebutuhannya jika kelak terpilih sebagai Gubernur Jabar. "Karena yang nanti akan bekerja lima tahun itu Kang Emil, bukan para panelis (konvensi)," tegas Firman.

Firman melanjutkan, Emil seharusnya telah mengetahui sosok cawagub Jabar pendampingnya itu, terutama jika mengacu pada hasil survei dan karakteristik calon pendamping yang dibutuhkannya saat ini. Menurut Firman, Emil sangat membutuhkan sosok pendamping yang mampu melengkapi.

Sebagai pemimpin berlatar belakang nasionalis, Emil butuh pendamping berkultur agamis yang kuat. Selain itu, popularitas dan elektabilitasnya pun harus tinggi serta memiliki pengalaman yang baik di bidang pemerintahan. "Jadi syarat itu yang harus diperhatikan Kang Emil dalam memilih wakil."