Tuai Polemik, Dinkes Depok Evaluasi Menu Makanan Tambahan Stunting Hanya Nasi, Kuah, dan Tahu
Rabu, 15 November 2023 - 16:38 WIB
loading...
Kepala Dinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan telah melakukan evaluasi PMT yang menggunakan anggaran APBD Perubahan senilai Rp4,4 miliar untuk 38 puskesmas tersebut. Foto/Pemkot Depok
A
A
A
JAKARTA - Menu program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemkot Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menuai polemik di masyarakat. Sebab, menu yang disajikan dengan anggaran Rp18 ribu per paket yang diterima masyarakat masuk dalam kategori stunting hanya nasi, kuah sayur dan tahu rebus.
Merespons hal itu, Kepala Dinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi PMT yang menggunakan anggaran APBD Perubahan senilai Rp4,4 miliar untuk 38 puskesmas tersebut.
Baca juga: Heboh Menu Tambahan Stunting di Depok Hanya Nasi, Kuah, dan Tahu, DPRD: Tak Layak!
"Satu dari 11 kecil tapi jadi ramai. Tadi kita sampaikan kita sudah evaluasi dan ada perbaikan, kalau ada permasalahan kita terus evaluasi yang tadi bermasalah tidak akan dipakai lagi kita cari yang lain dan seterusnya itu bagian dari evaluasi kita," ujar Mary dalam diskusi dengan wartawan di Kantor PWI Depok, Pancoran Mas, Rabu (15/11/2023).
Mary pun menegaskan bahwa porsi program PMT yakni enam hari kudapan dan satu hari makanan lengkap. Ia mengakui bahwa untuk program PMT di wilayah Kecamatan Tapos ada yang miss.
"Iya tadi sudah saya jelaskan enam hari pertama kudapan, hari ketujuh baru makanan lengkap. Tadi yang di Tapos sudah disampaikan ada miss," paparnya.
Dia menjelaskan bahwa alokasi Rp18 ribu per paket tersebut termasuk biaya pajak hingga kemasan yang dapat terus dipakai warga penerima manfaat PMT. Ia pun akan mencopot stiker PMT yang bergambar wajah Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono jika menuai polemik juga.
"Tadi kita sampaikan juga bahwa Rp18 ribu sudah all in semuanya ada biaya pajak, distribusinya, tempatnya dan sebagainya termasuk stikernya ya. Masukan tadi kita akan sampaikan kalau itu jadi masalah yang terus dipermasalahkan ya udah dikeletek saja deh kalau mereka bersedia mengganti stiker karakter kartun misalnya. Kalau misalnya sudah mepet nggak usah pakai stiker," ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menanggapi viralnya menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam pengentasan masalah stunting di Kota Depok, Jawa Barat cuma nasi, kuah, dan tahu. Menurutnya, komposisi tersebut sangat tidak layak untuk menekan angka stunting.
"Sangat tidak layak, nggak ngerti apa pertimbangannya. Kan makanan tidak harus yang dimasak bisa saja yang mentah biar dimasak," kata Ikra saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).
Ikra pun menyoroti komposisi makanan yang disediakan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk warga yang masuk ke dalam kategori stunting. Ia pun mengungkap bahwa anggaran program PMT tersebut pun mencapai miliaran rupiah dengan dibatasi Rp18 ribu per paket.
"Harusnya yang dihitung pertama kali atau yang dipertimbangkan pertama kali adalah nutrisi mau dimasak, mau mentah, mau sayur urusan akhirnya nutrisi yang terkandung di situ memadai tidak sebagai makanan tambahan."
Baca juga: Hari Kesehatan Nasional 2023 Diharapkan Jadi Momentum Atasi Stunting
"Yang namanya tambahan itu mesti diukur yang biasanya ada di rumah tangga masyarakat, nasi ada, tahu, tempe biasanya ada nah yang nggak ada apa? Itu yang harus ditambahin dong, susu, buah atau tambahan telur, ikan daging, dst. Hal itu yang harusnya ditambahkan," jelasnya.
"Nah ini seolah-olah ingin menggugurkan kewajiban saja padahal anggarannya itu hampir Rp4,4 miliar," tutupnya.
Merespons hal itu, Kepala Dinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi PMT yang menggunakan anggaran APBD Perubahan senilai Rp4,4 miliar untuk 38 puskesmas tersebut.
Baca juga: Heboh Menu Tambahan Stunting di Depok Hanya Nasi, Kuah, dan Tahu, DPRD: Tak Layak!
"Satu dari 11 kecil tapi jadi ramai. Tadi kita sampaikan kita sudah evaluasi dan ada perbaikan, kalau ada permasalahan kita terus evaluasi yang tadi bermasalah tidak akan dipakai lagi kita cari yang lain dan seterusnya itu bagian dari evaluasi kita," ujar Mary dalam diskusi dengan wartawan di Kantor PWI Depok, Pancoran Mas, Rabu (15/11/2023).
Mary pun menegaskan bahwa porsi program PMT yakni enam hari kudapan dan satu hari makanan lengkap. Ia mengakui bahwa untuk program PMT di wilayah Kecamatan Tapos ada yang miss.
"Iya tadi sudah saya jelaskan enam hari pertama kudapan, hari ketujuh baru makanan lengkap. Tadi yang di Tapos sudah disampaikan ada miss," paparnya.
Dia menjelaskan bahwa alokasi Rp18 ribu per paket tersebut termasuk biaya pajak hingga kemasan yang dapat terus dipakai warga penerima manfaat PMT. Ia pun akan mencopot stiker PMT yang bergambar wajah Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono jika menuai polemik juga.
"Tadi kita sampaikan juga bahwa Rp18 ribu sudah all in semuanya ada biaya pajak, distribusinya, tempatnya dan sebagainya termasuk stikernya ya. Masukan tadi kita akan sampaikan kalau itu jadi masalah yang terus dipermasalahkan ya udah dikeletek saja deh kalau mereka bersedia mengganti stiker karakter kartun misalnya. Kalau misalnya sudah mepet nggak usah pakai stiker," ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menanggapi viralnya menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam pengentasan masalah stunting di Kota Depok, Jawa Barat cuma nasi, kuah, dan tahu. Menurutnya, komposisi tersebut sangat tidak layak untuk menekan angka stunting.
"Sangat tidak layak, nggak ngerti apa pertimbangannya. Kan makanan tidak harus yang dimasak bisa saja yang mentah biar dimasak," kata Ikra saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).
Ikra pun menyoroti komposisi makanan yang disediakan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk warga yang masuk ke dalam kategori stunting. Ia pun mengungkap bahwa anggaran program PMT tersebut pun mencapai miliaran rupiah dengan dibatasi Rp18 ribu per paket.
"Harusnya yang dihitung pertama kali atau yang dipertimbangkan pertama kali adalah nutrisi mau dimasak, mau mentah, mau sayur urusan akhirnya nutrisi yang terkandung di situ memadai tidak sebagai makanan tambahan."
Baca juga: Hari Kesehatan Nasional 2023 Diharapkan Jadi Momentum Atasi Stunting
"Yang namanya tambahan itu mesti diukur yang biasanya ada di rumah tangga masyarakat, nasi ada, tahu, tempe biasanya ada nah yang nggak ada apa? Itu yang harus ditambahin dong, susu, buah atau tambahan telur, ikan daging, dst. Hal itu yang harusnya ditambahkan," jelasnya.
"Nah ini seolah-olah ingin menggugurkan kewajiban saja padahal anggarannya itu hampir Rp4,4 miliar," tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :
