Wujudkan Labuan Bajo Jadi DPSP Berkelanjutan dengan Maklumat Pariwisata

LABUAN BAJO - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus mewujudkan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang berkelanjutan. Hal itu didukung potensi yang sangat besar baik dari segi kekayaan alam, budaya, dan ekonomi kreatif.

“Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas secara nasional. Sehingga Labuan Bajo harus memenuhi standar pariwisata berkelanjutan yang berlaku," kata Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani saat FGD pengukuran Implementasi Pencapaian Standar Pariwisata Berkelanjutan di Labuan Bajo, dikutip Minggu (12/11/2023).



Kegiatan ini diinisiasi Bidang Pengembangan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf, Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia (ISTC) dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).

Dalam FGD ini dilakukan pula penandatanganan Maklumat Pariwisata Berkelanjutan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Direktur Utama BPOLBF, dan para pihak yang mendukung destinasi pariwisata berkelanjutan di wilayah Labuan Bajo Flores yaitu Kepala KSOP Kelas III, Kepala Balai TNK, dan Perwakilan Indonesia Waste Platform.



Giri Adnyani menjelaskan bahwa pengukuran indikator pariwisata berkelanjutan ini merupakan langkah kunci untuk menentukan dan mengevaluasi sejauh mana penerapan indikator-indikator pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.

"Hasil pengukuran ini akan memberikan pandangan yang jelas tentang area-area yang memerlukan perbaikan dan perhatian khusus," lanjutnya.



Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan kepariwisataan yang mengacu pada keberlangsungan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya, dan kekayan alam agar dapat terus dimanfaatkan hingga masa yang akan datang.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf sekaligus Plh. Ketua ISTC, Frans Teguh menambahkan bahwa pariwisata berkelanjutan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan.

Selain itu memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat.

“Kami di Kemenparekraf mengemban misi yang sangat jelas, pariwisata kita harus menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Kita ingin menyampaikan pesan bahwa pariwisata di Labuan Bajo adalah pariwisata yang berkelanjutan dan kita konsisten terhadap penerapan keberlanjutan lingkungan di Labuan Bajo," ujar Frans.

Sedangkan Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina menyampaikan bahwa sejak 2021 terdapat empat pilar yang dilakukan untuk mengukur pariwisata yang berkelanjutan. Di antaranya melalui pengelolaan pariwisata yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Konsep resiliensi keberlanjutan di sektor pariwisata ini menjadi fokus untuk masa mendatang dalam menghadapi risiko bencana ke depan.

"BPOLBF memulainya dengan menerapkan green office, yaitu dengan mengurangi pemakaian botol kemasan dan berkolaborasi bersama teman-teman pegiat sampah juga stakeholder, bagaimana menjadikan Labuan Bajo lebih bersih dan berkualitas untuk memastikan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan,” ujar Shana.

FGD dilanjutkan dengan survei ke 11 lokasi di sekitar Labuan yaitu pengolahan sampah Kole Project, Kawasan Pantai Hotel La Prima, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) II Wae Mese, Kampung Adat Kaper, Goa Batu Cermin, Puncak Waringin, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kawasan UMKM Kampung Ujung, SPKLU Charging Station Kampung Ujung, Pelabuhan ASDP Waterfront, dan IPAL Labuan Bajo.

Kemudian mengunjungi 3 lokasi yakni di Desa Komodo, Pulau Messah, dan Desa Pasir Putih.