Tuntut Legalitas, Ribuan Driver Online Kepung Gedung Sate

BANDUNG - Ribuan pengemudi (driver) angkutan online menggelar aksi damai di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (16/10/2017). Mereka mendesak pemerintah segera melegalkan mata pencahariannya.

Koordinator Lapangan Perkumpulan Pengemudi Online Satu Komando Jawa Barat (Posko Jabar) Tezar Dwi Aryanto mendesak pemerintah segera memberi kepastian hukum terhadap keberadaan angkutan online, sehingga dia dan teman-temannya sesama driver online bisa mengais rezeki dengan aman dan nyaman.

"Kita menuntut pemerintah untuk segera melegalkan keberadaan kita," tegas Tezar di sela-sela aksi damai.

Menurut Tezar, legalitas tersebut sangat penting. Sebab, selama ini para driver online kerap menerima indimidasi dari pihak-pihak yang merasa tersaingi dengan keberadaan angkutan online. "Kami ingin ada kejelasan, agar jangan ada intimidasi di bawah," ujarnya.

Pihaknya pun berharap kehadiran angkutan online bisa berdampingan dengan angkutan konvensional, sehingga bisa sama-sama mencari rezeki dengan aman dan nyaman.

"Yang penting itu, jangan ada intmidasi antara konvesional dan online," tegasnya seraya berharap tuntutannya segera terwujud agar tercipta suasana kondusif di lapangan.

Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Driver Online Bandung (ADOB) Dedi Hermawan pun menuntut pemerintah segera menerbitkan regulasi yang mengatur keberadaan angkutan online.

"Segera terbitkan aturan transportasi online biar tidak ada gesekan di lapangan," ujar Dedi seraya menuding tidak adanya regulasi sebagai penyebab gesekan antara driver online dan driver konvensional.

Lewat aksi damai tersebut, pihaknya pun berharap aparat keamanan menindak tegas setiap pelaku intimidasi atau kekerasan terkait kisruh yang terjadi antara driver online dan driver konvensional ini. "Tindak tegas oknum-oknum yang mengintimidasi di lapangan," tegasnya.

Perwakilan Himpunan Driver Bandung Raya (HDBR) Iwan Darsono mengungkapkan, para driver online di Bandung Raya sengaja berhenti beroperasi untuk mengikuti aksi damai ini.

"Enggak apa-apa (rugi karena tidak beroperasi), yang penting kami ingin pemerintah mengakui kami, kami juga sama-sama anak bangsa," katanya.

Iwan menambahkan, pihaknya menilai imbauan Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat yang meminta para driver online tidak beroperasi sementara waktu hingga regulasi terkait angkutan online dari pemerintah terbit tidak adil. "Karena kami juga punya anak istri yang harus dihidupi," tandasnya.