Rekomendasi Bersyarat, Demokrat Minta Jatah Wakil di Pilgub Jatim

SURABAYA - Partai Demokrat tidak akan memberikan rekomendasi gratis kepada calon gubernur yang akan diusung. Untuk mendapatkan rekomendasi, calon terpilih harus mau merelakan slot calon wakil gubernur pilihan Partai Demokrat sendiri.

Karena itu, tanggal 10 Nopember mendatang, DPP PD akan memanggil semua bakal calon gubernur yang telah mendaftar. Terutama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf. Kedua kandidat kuat ini akan dimintai keterangan terkait kemungkinan itu.

"Tanggal 10 nanti, akan dibicarakan dengan calon tentang power sharing. Jumlah kursi kami kan paling besar (13). Sementara yang lain 11 dan 6 (Golkar, Nasdem dan Hanura). Maka harus ada power sharing itu. Akan ada tawaran-tawaran kepada calon. Dari situ bisa diambil kesimpulan. Apakah dengan Bu Khofifah atau Gus Ipul," tegas Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo, Kamis (12/10/2017).

Soekarwo tidak berterus terang tentang bentuk power sharing yang dimaksud. Namun, kuat dugaan bahwa hal itu berkaitan dengan jatah calon wakil gubernur. Sebab, sebagai motor koalisi, mustahil PD tidak menginginkan apa-apa. Apalagi, kedua kandidat kuat (Khofifah dan Gus Ipul) bukan kader mereka.

Dikatakan, hasil pembicaraan calon dengan DPP pada 10 November nanti akan sangat menentukan. Sebab, dari pembicaraan tersebut, petinggi partai akan mengetahui, siapa calon yang menguntungkan dan tidak.

"Pak ketum (SBY) pasti akan lihat-lihat. Ini kok angel (sulit), yang ini kok malah nggoleki (mencari) dan serius. Nah, dari sana akan dipilih," tegas pria yang juga Gubernur Jatim ini.

Dijelaskan, proses penentuan calon tidak akan berlansung lama. Sebab, saat ini Ketua Bidang Pengkaderan DPP PD, Pramono Edhi telah mempersiapkan agenda itu. "Nanti, Pak Edi yang mbisiki (memberi tahu) Pak SBY. Begitu cocok, langsung akan ditetapkan," tegasnya.

Melihat rencana tersebut (power sharing), tampaknya kecil kemungkinan PD akan menjatuhkan pilihan kepada Gus Ipul. Pasalnya, partai pengusung Gus Ipul (PKB) telah terang-terangan untuk berkoalisi dengan PDIP. Sehingga, sekalipun PD bergabung jatah wakil otomatis akan menjadi milik PDIP.

Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Surrochim menilai langkah PD sebagai hal wajar. Ini karena PD menjadi motor koalisi. "Jumlah kursi PD paling banyak dibanding Golkar, Nasdem mau pun Hanura. Dalam etika politik, wajar bila PD menjadi motor koalisi dan menentukan wakil," pungkasnya.