Pangdam II/Sriwijaya yang Pernah Duduki Jabatan KSAD, Nomor 3 Jadi Wakil Presiden ke-6 RI

JAKARTA - Komando Daerah Militer (Kodam) II Sriwijaya tercatat melahirkan sejumlah Perwira Tinggi (Pati TNI) yang berkarier cemerlang. Sederet nama yang pernah menjabat Pangdam II/Sriwijaya berhasil menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) .

Dikutip dari situs resmi TNI, ada sebanyak tiga nama Pangdam Sriwijaya yang karier militernya melesat menjadi orang nomor satu di Angkatan Darat. Bahkan satu nama berhasil menduduki posisi Panglima TNI hingga kemudian dipilih menjadi Wakil Presiden (Wapres).

Sayangnya, Pangdam Sriwijaya yang berhasil mengemban amanat sebagai KSAD terakhir kali pada tahun 1988. Setelah itu, belum ada lagi Pangdam Sriwijaya yang karier militernya bersinar menjadi KSAD.

Pangdam II/Sriwijaya yang Pernah Duduki Jabatan KSAD:

1. Jenderal TNI (HOR) (Purn) Bambang Utoyo

Bambang Utoyo merupakan Pangdam II/Sriwijaya pertama yang karier militernya moncer hingga menjadi KSAD. Ia menduduki jabatan yang kala itu namanya masih Panglima Tentara dan Teritorium II di Palembang pada periode 1952-1955.

Sebelumnya, Bambang sempat pensiun dari dinas aktif militer pada tanggal 5 September 1952 dengan pangkat Kolonel karena alasan kesehatan. Setelah terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, untuk mengatasi ketegangan Bambang aktif kembali dan menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium II dengan pangkat Kolonel.

Pada 10 Juni 1955, Presiden Soekarno menunjuk Bambang Utoyo sebagai KSAD dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen). Ia dilantik pada 27 Juni 1955 menggantikan Kolonel Inf (Purn) Zulkifli Lubis.

Namun, dipilihnya Bambang Utoyo juga memicu pro dan kotra di internal TNI AD. Seperti dikutip buku ‘Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia’, sejumlah perwira memboikot pelantikan KSAD yang baru.

Barisan Musik Angkatan Perang pun tidak dihadirkan. Mereka yang memboikot meminta pelantikan Bambang Utoyo dianulir.

Meski begitu, pelantikan dengan tanpa tata cara militer yang lengkap tetap digelar. Walau tanpa barisan musik TNI, lagu Indonesia Raya tetap dikumandangkan dengan bantuan Barisan Musik Pemadam Kebakaran (Damkar).

Friksi tidak berhenti sampai di situ. KSAD yang baru dilantik bahkan tidak dibolehkan masuk ke Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Sebuah peristiwa yang buntutnya melahirkan mosi Zainal Baharuddin dan menjatuhkan Kabinet Ali Sastroamidjojo.

Kabinet yang baru pimpinan Burhanuddin Harahap pun sempat dihujani tekanan jika menyoal friksi TNI ini. Kabinet Burhanuddin Harahap yang didominasi politisi Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) itu menunjuk lagi AH Nasution sebagai KSAD dengan kenaikan pangkat Jenderal Mayor pada 1 November 1955.