Ini Kata Mulyadi Soal Pencabutan Dukungan ke Dedi Mizwar

BANDUNG - Partai Gerindra belakangan ini menjadi sorotan. Hal itu karena Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi menyatakan mencabut dukungannya terhadap Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu di Pilgub Jawa Barat 2018.

Tapi, beberapa petinggi DPP Partai Gerindra berbeda pandangan. Bahkan, mereka menyatakan pencabutan dukungan itu tidak benar. Soal perbedaan pandangan itu, Mulyadi punya penjelasan sendiri. Ia menganalogikan Gerindra Jawa Barat sebagai sebuah bus yang akan dipakai untuk pilgub nanti.

"Saya yang diberi mandat oleh Pak Prabowo. Saya menganalogikan ini bus Gerindra, saya yang tahu medan, kapan ngegas, kapan ngerem, belok kanan, belok kiri," kata Mulyadi, Rabu (20/9/2017).

Prabowo sendiri menurutnya memberikan kewenangan penuh untuk menjalankan bus tersebut, dalam hal ini Gerindra. Apa yang dilakukannya diyakini akan direstui Prabowo.

Soal adanya perbedaan pandangan dengan beberapa petinggi DPP, ia menyebut itu hanya masalah komunikasi. Tapi, ia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan Gerindra.

"Pak Prabowo sebagai pemilik bus akan lebih mendengarkan saya. Kalau ada teman-teman pengurus pusat yang kontra statement (dengan saya), itu hanya miskomunikasi saja," ungkapnya.

Mulyadi mengatakan, apa yang dilakukannya selalu dilaporkan kepada Prabowo. Semua perkembangan terkait pilgub dan langkah Gerindra di Jawa Barat selalu disampaikan.

"Kadang-kadang Pak Prabowo telepon saya satu-dua kali sehari," ucapnya.

Ia sendiri menegaskan bahwa apa yang dilakukannya selalu dilaporkan ke Prabowo. Tapi, ia tidak melaporkannya kepada pengurus DPP yang lain. Sebab, secara hierarki, laporan yang ada memang harus dilaporkan ke Prabowo sebagai pimpinan tertinggi partai.

Soal pencabutan dukungan dari Demiz-Syaikhu dan memilih merapat ke poros baru yang dihuni Demokrat, PPP, dan PAN, ia mengatakan itu bagian dari improvisasinya sebagai Ketua DPD. "Intinya saya melakukan improvisasi dalam memimpin partai ini untuk tujuan yang lebih besar yaitu masyarakat Jawa Barat," jelas Mulyadi.