Kepala Daerah Usia di Bawah 40 Tahun Bisa Ikut Pilpres, Bima Arya: Tolok Ukurnya Bagaimana?
Selasa, 17 Oktober 2023 - 15:04 WIB
loading...
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun bisa ikut pilpres. Foto: MPI/Putra Ramadhani Astyawan
A
A
A
BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun bisa ikut pilpres. Keputusan ini ibarat membuka jalan tol kepada kepala daerah.
"Putusan MK ini kan ibarat membuka jalan tol bagi kepala daerah untuk menuju kepemimpinan nasional. Jadi kepala daerah itu walaupun usianya masih muda, dan masa jabatannya belum lama tapi bisa nyapres atau cawapres," ujar Bima Arya kepada wartawan usai Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya di GOR Pajajaran, Kota Bogor Selasa (17/10/2023).
Baca Juga: Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Mencederai Konstitusi
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini mengibaratkan putusan MK itu mirip Jalur Prestasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Cuma, Bima Arya mempertanyakan tolok ukur dari prestasi tersebut.
"Ibarat PPDB, keputusan MK inikan seperti jalur prestasi, siswa tertentu kalau punya prestasi tertentu bisa diterima masuk sekolah tertentu. Nah,ini begitu, kepala daerah yang dianggap berpengalaman dan mungkin berprestasi bisa nyapres. Pertanyaannya, bagaimana mengukur pengalaman? Bagaimana mengukur prestasi? itu pertanyaannya," ungkap Bima.
Baca Juga: Kritisi Putusan MK, Pengamat: Jangan Sampai Negara Bergeser dari Demokrasi Jadi Juristokrasi
Terkait peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming maju sebagai cawapres pasca putusan MK tersebut, Bima Arya menyebut itu tergantung dari kesepakatan pimpinan partai koalisi.
"Itu tergantung kesepakatan pimpinan-pimpinan partai koalisi ya. Sekarang pun setahu saya, Ketum PAN masih di luar negeri bersama Pak Jokowi. Jadi saya belum tahu kapan itu dibicarakan pimpinan partai. Tapi saya pikir itu akan dibicarakan di pimpinan partai koalisi," tutup Bima.
"Putusan MK ini kan ibarat membuka jalan tol bagi kepala daerah untuk menuju kepemimpinan nasional. Jadi kepala daerah itu walaupun usianya masih muda, dan masa jabatannya belum lama tapi bisa nyapres atau cawapres," ujar Bima Arya kepada wartawan usai Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya di GOR Pajajaran, Kota Bogor Selasa (17/10/2023).
Baca Juga: Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Mencederai Konstitusi
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini mengibaratkan putusan MK itu mirip Jalur Prestasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Cuma, Bima Arya mempertanyakan tolok ukur dari prestasi tersebut.
"Ibarat PPDB, keputusan MK inikan seperti jalur prestasi, siswa tertentu kalau punya prestasi tertentu bisa diterima masuk sekolah tertentu. Nah,ini begitu, kepala daerah yang dianggap berpengalaman dan mungkin berprestasi bisa nyapres. Pertanyaannya, bagaimana mengukur pengalaman? Bagaimana mengukur prestasi? itu pertanyaannya," ungkap Bima.
Baca Juga: Kritisi Putusan MK, Pengamat: Jangan Sampai Negara Bergeser dari Demokrasi Jadi Juristokrasi
Terkait peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming maju sebagai cawapres pasca putusan MK tersebut, Bima Arya menyebut itu tergantung dari kesepakatan pimpinan partai koalisi.
"Itu tergantung kesepakatan pimpinan-pimpinan partai koalisi ya. Sekarang pun setahu saya, Ketum PAN masih di luar negeri bersama Pak Jokowi. Jadi saya belum tahu kapan itu dibicarakan pimpinan partai. Tapi saya pikir itu akan dibicarakan di pimpinan partai koalisi," tutup Bima.
(thm)
Lihat Juga :
