Strategi Sri Lanka Atasi Masalah Utang Terkendala Tekanan China

KOLOMBO - Sri Lanka, sebuah negara di Asia Selatan, menghadapi serangkaian tantangan ekonomi dan manuver strategis rumit saat ini. Ia terjebak antara krisis utang yang kian meningkat dan pengaruh strategis China, pemberi pinjaman terbesarnya.

Ketika bergulat dengan kesulitan ekonominya, Sri Lanka juga menyaksikan semakin besarnya kehadiran dan pengaruh China di wilayah tersebut.

Mengutip dari laman dailymirror.lk, Jumat (13/10/2023), Sri Lanka secara resmi mempunyai utang luar negeri sebesar lebih dari USD50 miliar, dan sebagian besar—sekitar 10%—merupakan utang ke China. Utang yang sangat besar ini mencakup pinjaman resmi dan pinjaman komersial yang kurang terlihat dari bank-bank komersial China.

Menurut lembaga think-tank Sri Lanka, Advocata Institute, negara pulau ini berutang USD119 juta kepada China Development Bank Corporation, USD232 juta kepada China Development Bank, dan USD232 juta kepada Export-Import Bank of China.

Meski banyak janji dari pejabat China untuk membantu Sri Lanka dalam merestrukturisasi utangnya, tindakan nyata masih sulit dilakukan. Sri Lanka masih sangat membutuhkan pertolongan berupa paket dana talangan sebesar USD3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF).



Walau bantuan tahap pertama telah diterima, pencairan bantuan tahap kedua bergantung pada China dan pemberi pinjaman bilateral lainnya yang merestrukturisasi persyaratan utang mereka dengan Sri Lanka.

China awalnya berpartisipasi dalam diskusi dengan kreditor lain, termasuk India dan Jepang, menawarkan moratorium pembayaran utang selama dua tahun dan bahkan menjajaki kemungkinan memberikan pinjaman baru. Namun, China kemudian mengubah pendiriannya, sehingga menciptakan hambatan dalam upaya Sri Lanka mendapatkan bantuan IMF.

Komite Perundingan Tiga Negara

Dalam upaya mengatasi masalah restrukturisasi utang, Jepang, India, dan Prancis membentuk komite perundingan. Komite ini mengundang China untuk berpartisipasi dalam diskusi. Namun, China memilih untuk terlibat langsung dengan Sri Lanka, dan memastikan bahwa tidak akan ada perlakuan istimewa dalam proses tersebut.

“Berbulan-bulan telah berlalu sejak itu, tidak ada kemajuan nyata dalam komite kreditor Jepang-India-Prancis karena tidak ada kemajuan dari Tiongkok," tulis harian keuangan Jepang yang mengutip sumber-sumber diplomatik.