BPK Ingatkan Pemerintah Daerah Jangan Selewengkan Dana Bencana

BANDUNG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berharap pemerintah daerah tidak ragu menggunakan dana saat terjadi bencana. Namun, pihaknya mewanti-wanti agar pejabat daerah tidak bermain di air keruh apalagi menyelewengkan anggaran.

“Soal dana bencana, beberapa daerah tidak usah ragu, karena di APBN sudah jelas. Kalau terjadi bencana, dana sudah disiapkan. Cuma persoalannya, jangan main di air keruh. Laporannya harus akuntabel dan tepat,” kata Anggota IV BPK Rizal Djalil usai hadir sebagai pembicara pada Pertemuan Nasional Peran Data Geologis dalam Mitigasi Bencana di Aula Barat ITB, Kota Bandung, Senin (24/7/2017).

Menurut dia, BPK berupaya agar dana bencana bisa ditekan. Salah satu caranya, yaitu melakukan audit kerja Badan Geologi. Melalui audit itu, diharapkan Badan Geologi bisa lebih berperan melakukan mitigasi bencana di Indonesia. Di sisi lain, mendukung pemerintah dalam konteks mencegah bencana. “Intinya, BPK mendorong agar meminimalkan korban dan cost bencana,” ujarnya.

Ke depan, lanjut dia, Badan Geologi bisa lebih berperan dalam memitigasi atau menanggulangi bencana di Indonesia. Peran yang bisa diambil adalah mempublikasikan data terkait potensi bencana secara sistematis dan mudah dipahami masyarakat.

“Kami berharap bagaimana data geologis itu berperan. Anda lihat, ada beberapa daerah yang memang agak gagap mengetahui data yang ada di Badan Geologi. Kami minta Badan Geologi nge-share data itu dengan sistematis,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Geologi Ego Syahrial mengatakan, saat ini masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait pergerakan tanah langsung dari telepon seluler (ponsel). Badan Geologi telah memiliki aplikasi berbasis Android yang menyajikan informasi potensi pergerakan tanah sampai level kecamatan.

“Data pergerakan tanah sampai level kecamatan ada semua datanya. Silakan masyarakat download dan instal aplikasinya,” kata dia.