Peredaran Uang Palsu di Jawa Timur Meningkat

SURABAYA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jawa Timur (Jatim) selama triwulan I/2017 menemukan sebanyak 7.441 lembar uang palsu (upal) dalam berbagai pecahan. Jumlah itu naik dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 7.131 lembar.

Upal terbanyak ditemukan di Jember sebanyak 2.324 lembar, naik dari triwulan sebelumnya sebanyak 1.672 lembar. Disusul Kediri sebanyak 1.343 yang naik dari triwulan sebelumnya 1.184 lembar. Sementara di wilayah Surabaya dan sekitarnya, peredaran upal menurun dari 3.180 lembar menjadi 2.700 lembar dan di Malang dari 1.095 lembar menjadi 1.074 lembar.

“Selama ini peredaran uang palsu tertinggi selalu terjadi di daerah Jember dan sekitarnya. Peredaran biasanya dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jatim, Difi Ahmad Johansyah, Rabu (12/7/2017).

Peningkatan temuan ini, lanjut dia, mengindikasikan tingkat pemahaman pada ciri-ciri upal semakin tinggi. Aparat penegak hukum juga cukup responsif dengan laporan masyarakan terkait temuan upal. Sementara peredaran upal di Kediri diperkirakan dipengaruhi wilayahnya yang berbatasan dengan Jawa Tengah (Jateng). “Kami terus berupaya mencegah peredaran uang palsu,” katanya.

Di sisi lain, KPBI Jatim mendorong masyarakat meningkatkan elektronifikasi transaksi atau pembayaran nontunai untuk menghindari pembayaran dengan upal. Salah satunya dengan menggunakan uang elektronik pada pembayaran tol seperti tol Surabaya-Gresik serta ruas jalan tol Simpang Susun Waru-Juanda.

Akhir tahun lalu, telah dicanangkan pula pembayaran tol nontunai multibank. Ini berlaku untuk jalan tol Surabaya-Gresik dan Surabaya-Mojokerto. “Sementara untuk ruas jalan tol Surabaya-Gempol akan diimplementasikan semester ini,” imbuh Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah KPBI Jatim, Taufik Saleh.

KPBI turut mendukung peresmian kawasan nontunai di Pelabuhan Tanjung Perak. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyukseskan e-parking. Semakin banyak transaksi nontunai, tingkat keamanan dalam bertransaksi semakin terjaga dan bisa menekan peredaran upal. Pembayaran non tunai juga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

“Kami mendorong lembaga-lembaga, baik itu lembaga pemerintah ataupun swasta untuk menerapkan transaksi non tunai. Kami juga sosialisasi ke pondok pesantren agar menerapkan transaksi nontunai,” pungkasnya.