Jelang Pemilu 2024, Imigrasi Perketat Pengawasan Pelabuhan di Jakarta
Rabu, 20 September 2023 - 19:03 WIB
loading...
Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat administrasi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Foto/Yohannes Tobing
A
A
A
JAKARTA - Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) akan memperketat pengawasan orang asing di tingkat administrasi Pelabuhan Tanjung Priok , Jakarta Utara menjelang Pemilu 2024 . Berdasarkan data kerawanan dan ancaman orang asing, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mencatat adanya temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Sebenarnya ada kaitannya juga dengan perhelatan akbar ya, pemilu dan juga telah diberlakukannya juga golden visa yang dicanangkan oleh Bapak Dirjen (Imigrasi, red) kita dan ini masuk dalam undang-undang kita," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Pamuji Raharja di Tanjung Priok, Rabu (20/9/2023).
Dia menjelaskan, dari data Bawaslu pada 2019, sebanyak 158 WNA masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk itu, pengawasan juga diperketat guna mencegah kejahatan transnasional, seperti terorisme, narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber.
![Jelang Pemilu 2024, Imigrasi Perketat Pengawasan Pelabuhan di Jakarta]()
Baca juga: Mengenal 22 Nama Pelabuhan di Jakarta, Beserta Statusnya
Dalam pengawasan ini, kata dia, sinergitas pihak terkait sangat diperlukan, sehingga pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan dengan baik melalui jalur udara maupun pelabuhan. "Kalau di Tanjung Priok ini khususnya kru kapal-kapal asing, karena banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga negara asing di sini tidak sesuai dengan aturan di perundang-undangan kita," kata Pamuji.
"Jadi kegiatan ini memang rutin dilakukan setahun dua kali, untuk memberikan informasi atau masukan-masukan dari instansi lain berupa kegiatan orang asing yang ada di wilayah," sambungnya.
Diketahui, kedatangan kru asing periode Januari hingga 13 September 2023 berjumlah 4.584 kru, dengan jumlah 232 kapal. Kemenkumham telah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan di Pelabuhan di Jakarta.
"Sebenarnya ada kaitannya juga dengan perhelatan akbar ya, pemilu dan juga telah diberlakukannya juga golden visa yang dicanangkan oleh Bapak Dirjen (Imigrasi, red) kita dan ini masuk dalam undang-undang kita," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Pamuji Raharja di Tanjung Priok, Rabu (20/9/2023).
Dia menjelaskan, dari data Bawaslu pada 2019, sebanyak 158 WNA masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk itu, pengawasan juga diperketat guna mencegah kejahatan transnasional, seperti terorisme, narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber.
Baca juga: Mengenal 22 Nama Pelabuhan di Jakarta, Beserta Statusnya
Dalam pengawasan ini, kata dia, sinergitas pihak terkait sangat diperlukan, sehingga pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan dengan baik melalui jalur udara maupun pelabuhan. "Kalau di Tanjung Priok ini khususnya kru kapal-kapal asing, karena banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga negara asing di sini tidak sesuai dengan aturan di perundang-undangan kita," kata Pamuji.
"Jadi kegiatan ini memang rutin dilakukan setahun dua kali, untuk memberikan informasi atau masukan-masukan dari instansi lain berupa kegiatan orang asing yang ada di wilayah," sambungnya.
Diketahui, kedatangan kru asing periode Januari hingga 13 September 2023 berjumlah 4.584 kru, dengan jumlah 232 kapal. Kemenkumham telah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan di Pelabuhan di Jakarta.
(rca)
Lihat Juga :
