Cegah Politik Transaksional, Aktivis Muda NU Turun ke Klaten dan Sukoharjo

KLATEN - Maraknya politik transaksional menjadi keprihatinan banyak kalangan. Kondisi ini harus dicegah salah satunya dengan aktif melakukan kerja-kerja politik di level akar rumput.

Dengan demikian, hubungan aktivis politik dengan konstituen tidak boleh hanya untuk kepentingan suara per lima tahun sekali.



"Tetapi harus secara berkesinambungan agar tidak terjadi politik transaksional yang bersifat jangka pendek. Maka wajib bagi aktivis politik untuk rajin turun ke daerah basis pemilihan masing-masing agar terjalin komunikasi erat dengan para pemilih,” ujar Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Purnama Dhedhy Styawan, saat berbincang dengan relawan pendukungnya se- Klaten dan Sukoharjo, dikutip Rabu (20/9/2023).

Caleg PKB untuk DPR RI 2024 Dapil Jawa Tengah V ini mengungkapkan maraknya politik transaksional karena pemilih merasa hanya dimanfaatkan suaranya dalam Pemilu. Setelah calon anggota legislatif menang, para pemilih seolah diabaikan.

“Situasi ini membuat para pemilih berpikir pendek dengan memasang harga untuk setiap suara yang mereka berikan kepada calon tertentu. Situasi ini tidak boleh dibiarkan karena memberikan dampak buruk bagi kualitas demokrasi maupun keterlibatan masyarakat dalam upaya perumusan kebijakan negara,” katanya.

Dhedhy menilai upaya memutus lingkaran politik transaksional salah satunya bisa dilakukan dengan pengorganisasian basis massa. Pengorganisasian basis massa ini hanya bisa dilakukan jika para politisi aktif turun ke bawah dan melakukan kerja-kerja politik nyata bagi konstituen.



“Maka saat ini kami telah membentuk relawan yang terstruktur mulai dari koordinator dapil, koordinator kecamatan (Korcam) hingga koordinator desa (Kordes). Mereka yang menjadi ujung tombak sekaligus pengontrol kinerja politik selama kami nanti berada di lembaga legislatif,” ujarnya.

Sekretaris Bidang Keuangan dan Perbankan DPP PKB ini menegaskan jika politik yang didasari dengan transaksi hanya bersifat momentum. Jadi tak heran jika pasca terpilih hubungan dengan konstituen pun berakhir.

“Politik transaksi bersifat sesaat dan itu bukan ajaran politik para kiai. Padahal politik itu cara untuk mencari wasilah dalam rangka mengatasi masalah agar menjadi maslahah,” ujarnya.